Selusurnews.com – Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe berencana menetapkan status tanggap darurat bencana menyusul gempa bumi tektonik berkekuatan Magnitudo 7,7 yang mengguncang wilayah Sulawesi Utara pada Senin, (8/6/2026).
Langkah tersebut diambil setelah pemerintah daerah menerima laporan kerusakan rumah warga dan fasilitas umum di sejumlah wilayah terdampak, terutama di Kecamatan Kepulauan Marore yang berada di kawasan perbatasan Indonesia-Filipina.
Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kepulauan Sangihe, Wandu Labesi, mengatakan penetapan status tanggap darurat diperlukan untuk mempercepat penanganan bencana serta membuka akses dukungan dari pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat.
“Pemerintah daerah akan menetapkan status tanggap darurat bencana gempa bumi di Kabupaten Kepulauan Sangihe,” kata Wandu saat diwawancarai sejumlah media di Tahuna, Senin.
Menurut dia, status tanggap darurat menjadi dasar hukum bagi pemerintah untuk mengerahkan sumber daya, personel, serta anggaran dalam penanganan dampak gempa yang terjadi di wilayah tersebut.
Data sementara BPBD menunjukkan Kecamatan Kepulauan Marore menjadi daerah dengan tingkat kerusakan paling tinggi. Hingga Senin sore, sedikitnya 69 unit rumah dan fasilitas umum dilaporkan mengalami kerusakan akibat guncangan gempa.
“Baru dari Marore sudah sekitar 69 unit rumah dan fasilitas umum yang rusak. Belum termasuk wilayah lain di Pulau Sangihe,” ujarnya.
BPBD memperkirakan jumlah bangunan terdampak masih akan bertambah seiring masuknya laporan dari kecamatan-kecamatan lain yang saat ini masih dalam proses pendataan dan verifikasi.
“Kalau seluruh data sudah masuk, kemungkinan jumlah bangunan yang rusak bisa mendekati 100 unit,” kata Wandu.
Selain mempersiapkan penetapan status tanggap darurat, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) juga merencanakan kunjungan langsung ke wilayah terdampak di Kecamatan Kepulauan Marore guna memastikan kondisi masyarakat dan kebutuhan mendesak di lapangan.
Untuk mempercepat distribusi bantuan dan mobilisasi tim penanganan bencana, pemerintah daerah telah berkoordinasi dengan Unit Penyelenggara Pelabuhan (UPP) Kelas II Tahuna. Salah satu opsi yang disiapkan adalah penggunaan Kapal Sabuk Nusantara 109 untuk mengangkut rombongan pemerintah serta bantuan logistik menuju daerah terdampak.
Wandu menambahkan, laporan perkembangan situasi pascagempa telah disampaikan kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dan pemerintah pusat sebagai bahan koordinasi penanganan lanjutan.
Meski kerusakan bangunan cukup signifikan, hingga Senin malam BPBD belum menerima laporan adanya korban jiwa akibat gempa tersebut.
“Sampai sekarang belum ada laporan korban jiwa. Kami berharap tidak ada korban. Masyarakat langsung menuju titik-titik evakuasi yang sudah ditetapkan,” ujarnya.
Menurut Wandu, minimnya korban dipengaruhi kesiapsiagaan masyarakat, khususnya di wilayah perbatasan seperti Marore yang telah memahami jalur evakuasi dan lokasi titik kumpul yang sebelumnya disosialisasikan oleh BPBD.
Pemerintah daerah juga mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan tidak mudah terpengaruh informasi yang belum terverifikasi, terutama terkait isu gempa susulan maupun potensi bencana lainnya.
“Kami berharap masyarakat tidak mudah percaya pada informasi yang tidak jelas sumbernya karena bisa menimbulkan kepanikan,” kata Wandu.
Diketahui, gempa bumi Magnitudo 7,7 mengguncang wilayah barat laut Kabupaten Kepulauan Sangihe pada Senin pagi. Guncangan kuat dirasakan di sejumlah daerah di Sulawesi Utara dan menyebabkan kerusakan bangunan, terutama di wilayah terluar Kecamatan Kepulauan Marore yang berbatasan langsung dengan Filipina.
(Rensa)
Tidak ada Respon