Selusurnews.com — Pencabutan peringatan dini tsunami pascagempa bermagnitudo 7,7 SR di Pantai Selatan Mindanao, Filipina, membawa rasa lega bagi masyarakat Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro (Sitaro), Sulawesi Utara.
Kendati situasi telah dinyatakan aman, momentum ini menjadi alarm keras bagi pemerintah daerah untuk kembali memperketat sistem mitigasi di wilayah kepulauan tersebut. Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Kepulauan Sitaro, Heronimus Makainas, menyampaikan rasa syukurnya atas kondisi yang kembali kondusif.
Namun, ia menegaskan status aman pascagempa bukan alasan bagi warga, khususnya yang berada di kawasan pesisir, untuk melonggarkan kewaspadaan terhadap ancaman bencana alam teritorial.
“Puji syukur kepada Tuhan karena peringatan dini tsunami telah dicabut. Kami berterima kasih kepada seluruh masyarakat Sitaro yang tetap tenang, waspada, dan mengikuti arahan pemerintah selama situasi ini berlangsung,” ujar Makainas saat memberikan keterangan resmi di Ondong, Senin (08/06/2026).
Gempa tektonik kuat yang berpusat di laut pada kedalaman 47 kilometer di Mindanao tersebut sebelumnya sempat memicu kewaspadaan tinggi. Respons cepat Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) yang langsung mengeluarkan status peringatan dini tsunami untuk wilayah Indonesia timur memaksa jajaran Pemkab Sitaro bergerak cepat dalam hitungan menit.
Begitu peringatan dini diaktifkan, Pemkab Sitaro langsung menggerakkan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), aparat kecamatan, hingga pemerintah kampung. Jalur komunikasi darurat dibuka guna memastikan rantai informasi evakuasi mandiri tersampaikan secara cepat, tepat dan presisi kepada masyarakat yang bermukim di sepanjang garis pantai.
Langkah taktis tersebut berjalan efektif berkat kesiapan kolektif di lapangan yang terkoordinasi dengan baik. Makainas pun memberikan apresiasi mendalam kepada seluruh jajaran aparat keamanan, relawan kebencanaan, dan warga yang dinilai menunjukkan kedewasaan mitigasi saat menghadapi ancaman nyata dari wilayah perairan.
“Kejadian ini menjadi pengingat bagi kita semua akan pentingnya kesiapsiagaan menghadapi bencana. Pemerintah daerah akan terus memperkuat koordinasi, edukasi, dan sistem mitigasi agar masyarakat semakin siap menghadapi situasi darurat,” kata Makainas menambahkan.
Secara geografis dan empiris, wilayah Kepulauan Sitaro memang berada di episentrum risiko bencana yang tinggi di Sulawesi Utara. Berdasarkan data indeks risiko bencana dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) serta Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG), kabupaten ini tidak hanya dikelilingi oleh sesar aktif laut dalam, tetapi juga menjadi rumah bagi Gunung Karangetang—salah satu gunung api paling aktif di Indonesia dengan karakteristik erupsi efusif yang intens dan berada pada rangkaian jalur cincin api.
Karakteristik wilayah kepulauan yang berhadapan langsung dengan Laut Maluku dan zona subduksi Filipina Selatan ini menuntut kesiapan infrastruktur evakuasi yang prima sepanjang waktu.
Data historis menunjukkan kawasan berundak dan pesisir Sitaro sangat rentan terhadap efek sekunder guncangan gempa bumi tektonik dangkal yang sewaktu-waktu dapat memicu gelombang laut ekstrem.
Setelah melakukan pemantauan komprehensif terhadap pergerakan muka air laut dan penurunan aktivitas seismik susulan, BMKG akhirnya resmi mencabut status peringatan dini tsunami. Pascaperubahan status tersebut, aktivitas maritim, transportasi laut, dan perekonomian warga di pesisir Sitaro dilaporkan telah berangsur normal kembali.
Pemkab Sitaro berkomitmen memanfaatkan evaluasi respons darurat untuk menguji kembali keandalan alat early warning system (EWS) yang terpasang di titik-titik rawan. Langkah ini diambil demi memastikan rantai komando penanganan bencana tetap solid dan meminimalisir risiko jatuhnya korban jiwa di masa mendatang. (**)
Editor: Ady Putong
Tidak ada Respon