Selusurnews.com — Komisi II DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe terus mengawal berbagai aspirasi masyarakat, khususnya terkait pembangunan infrastruktur sumber daya air, pengamanan wilayah pesisir, dan konektivitas antarwilayah.
Komitmen tersebut ditunjukkan melalui agenda koordinasi dan konsultasi dengan Balai Wilayah Sungai (BWS) Sulawesi I di Manado, Jumat (18/9/2026). Agenda itu menjadi ruang bagi DPRD untuk menindaklanjuti berbagai proposal masyarakat yang telah disampaikan selama ini.
Dalam pertemuan tersebut, DPRD Sangihe memperoleh pemaparan mengenai draf Rencana Strategis (Renstra) BWS Sulawesi I Tahun 2025–2029 yang memuat rencana kegiatan untuk wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe yang akan diusulkan kepada pemerintah pusat.
Kawal Talud Penahan Abrasi Pempalaraeng
Salah satu usulan yang dibawa Komisi II adalah pembangunan talud penahan abrasi air laut di Desa Pempalaraeng.
Usulan tersebut didorong agar mendapat perhatian dalam perencanaan program BWS Sulawesi I. Pembangunan talud dinilai berkaitan langsung dengan kebutuhan perlindungan permukiman dan kawasan pesisir masyarakat dari ancaman abrasi.
Selain pengamanan pantai, DPRD juga menyampaikan kebutuhan percepatan penanganan teknis Jembatan Salu Patung di Kalasuge.
Jembatan tersebut menjadi salah satu infrastruktur yang berkaitan dengan mobilitas masyarakat sehingga kebutuhan penanganannya turut menjadi perhatian dalam agenda koordinasi tersebut.
Sampaikan Kondisi Sungai
Tidak hanya talud dan jembatan, DPRD Sangihe turut menyampaikan kondisi sejumlah sungai yang membutuhkan pekerjaan normalisasi.
Usulan tersebut menjadi bagian dari aspirasi infrastruktur yang disampaikan kepada BWS Sulawesi I, mengingat pengelolaan sungai dan sumber daya air memiliki keterkaitan langsung dengan keselamatan serta aktivitas masyarakat.
Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe Denny Roy Tampil mengatakan, koordinasi tersebut merupakan bagian dari komitmen DPRD untuk memastikan berbagai aspirasi masyarakat tidak berhenti pada tahap pengusulan.
“Pertemuan ini menjadi momentum penting bagi kami untuk menindaklanjuti berbagai aspirasi masyarakat yang selama ini telah disampaikan kepada DPRD. Kami ingin memastikan kebutuhan masyarakat, mulai dari pengamanan pantai, penanganan abrasi, normalisasi sungai, hingga perbaikan infrastruktur strategis seperti Jembatan Salu Patung, dapat menjadi perhatian dan prioritas pemerintah pusat,” ujar Denny.
Menurutnya, sinergi antara DPRD, pemerintah daerah dan BWS Sulawesi I diperlukan agar berbagai kebutuhan pembangunan di wilayah kepulauan dapat memperoleh tindak lanjut sesuai kewenangan masing-masing.
DPRD Sangihe juga berharap proposal pembangunan talud penahan abrasi di Pempalaraeng dan berbagai usulan lainnya dapat masuk dalam perencanaan program BWS Sulawesi I.
“Sebagai wakil rakyat, kami akan terus mengawal setiap usulan masyarakat hingga dapat direalisasikan demi kepentingan dan keselamatan warga Kepulauan Sangihe,” kata Denny.
Melalui koordinasi tersebut, DPRD Sangihe menegaskan perannya dalam membawa aspirasi masyarakat ke tingkat pemerintah pusat, terutama menyangkut pengamanan pantai, penanganan abrasi, normalisasi sungai, infrastruktur jembatan, serta kebutuhan sarana air baku.
Bagi masyarakat di wilayah kepulauan dan perbatasan, penguatan infrastruktur tersebut bukan hanya menyangkut pembangunan fisik, tetapi juga berkaitan dengan perlindungan warga, konektivitas, dan keberlangsungan aktivitas ekonomi masyarakat. (Advertorial)
Tidak ada Respon