Selusurnews.com – Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe mulai menyusun langkah-langkah penanganan pascagempa bumi Magnitudo 7,7 yang mengguncang wilayah tersebut pada Senin, 8 Juni 2026. Kecamatan Kepulauan Marore menjadi wilayah yang mengalami dampak paling besar akibat bencana tersebut.
Langkah-langkah penanganan itu disampaikan Bupati Kepulauan Sangihe, Michael Thungari, saat memimpin rapat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) terkait penanganan pascabencana, Selasa, (9/6/2026).
Berikut 10 langkah yang akan dilakukan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe dalam masa tanggap darurat bencana:
1. Menetapkan Status Tanggap Darurat 14 Hari
Pemerintah daerah resmi menetapkan status tanggap darurat bencana selama 14 hari untuk mempercepat penanganan dampak gempa serta membuka akses bantuan dari pemerintah provinsi dan pusat.
2. Memverifikasi Data Kerusakan
Pemkab Sangihe akan melakukan verifikasi dan validasi terhadap data kerusakan yang telah dilaporkan pemerintah kampung dan kecamatan. Data sementara mencatat sekitar 445 rumah mengalami kerusakan dengan kategori berat, sedang, dan ringan.
3. Mengirim Tim ke Wilayah Terdampak
Bupati bersama tim penanganan bencana dijadwalkan bertolak ke Kepulauan Marore pada Rabu malam, 10 Juni 2026. Lokasi yang akan dikunjungi antara lain Kampung Marore, Kawio, dan Pulau Matutuang.
4. Memprioritaskan Bantuan Sembako
Pemerintah akan memfokuskan bantuan tahap awal pada kebutuhan pokok masyarakat. Sembako yang dikirim diproyeksikan mampu memenuhi kebutuhan warga selama tiga minggu ke depan.
5. Menambah Cadangan Logistik
Bupati meminta jumlah bantuan yang dikirim ditambah 20 hingga 30 persen dari kebutuhan yang terdata untuk mengantisipasi kemungkinan adanya warga yang belum masuk dalam pendataan.
6. Menyiapkan Dapur Umum
Selain bantuan sembako, pemerintah juga akan menyiapkan dapur umum sementara untuk mendukung kebutuhan pangan masyarakat selama masa darurat.
7. Mengerahkan Personel Pembersihan
Tim gabungan akan diterjunkan untuk membantu pembersihan lingkungan dan fasilitas yang terdampak gempa guna mempercepat pemulihan kondisi di lapangan.
8. Mengawal Distribusi Bantuan
Pemkab meminta Kejaksaan ikut mengawasi proses penyaluran bantuan agar berjalan transparan, tepat sasaran, dan terhindar dari penyimpangan.
9. Menghitung Kebutuhan Rehabilitasi
Tim dari instansi teknis, termasuk pekerjaan umum dan unsur penanggulangan bencana, akan melakukan pendataan kerugian serta menghitung kebutuhan bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi.
10. Membuka Akses Bantuan Provinsi dan Pusat
Dengan status tanggap darurat yang telah ditetapkan, Pemerintah Kabupaten Sangihe berharap dukungan dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara maupun pemerintah pusat dapat segera diberikan untuk mempercepat pemulihan wilayah terdampak.
Michael Thungari mengatakan fokus pemerintah saat ini adalah memastikan kebutuhan dasar masyarakat terpenuhi terlebih dahulu sebelum memasuki tahap rehabilitasi dan pembangunan kembali.
“Kita ke sana dulu membawa sembako yang bisa mereka pakai selama tiga minggu ke depan. Kita utamakan dulu sembako,” kata Michael.
Berdasarkan data sementara pemerintah daerah, Kecamatan Kepulauan Marore menjadi wilayah yang paling terdampak. Tercatat 169 bangunan mengalami kerusakan, terdiri dari 148 rumah warga, lima gereja, satu masjid, tiga sekolah, dua kantor kampung, serta sejumlah fasilitas umum lainnya.
Pemerintah juga mengimbau masyarakat tetap tenang karena status peringatan tsunami telah dicabut. Warga yang rumahnya masih aman dapat kembali beraktivitas, sementara yang terdampak berat diminta tetap berada di lokasi pengungsian sambil menunggu bantuan dan penanganan lebih lanjut dari pemerintah.
(Editor: Lekra)
Tidak ada Respon