Sangihe — Aspirasi nelayan dari wilayah Kecamatan Tatoareng mengemuka dalam forum resmi pemerintah daerah, Senin, (30/3/2026). Keluhan lama soal pemasaran hasil tangkapan kembali mencuat, disertai harapan agar negara tak sekadar hadir dalam konsep, tetapi nyata dalam solusi.
Dalam kegiatan sosialisasi dan penandatanganan ikrar kemitraan pesisir (Coastal 500) untuk pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 14 (TPB-14) ekosistem lautan, suara masyarakat justru menyoroti persoalan mendasar yang belum terselesaikan: pasar.
Apner Mananggel, tokoh masyarakat mewakili Kapitalaung Kampung Mahengetang, menyebut nelayan kerap berada dalam situasi paradoks. Hasil laut melimpah, tetapi jalur distribusi tidak jelas.
“Setelah menangkap ikan, kami bingung mau jual ke mana,” kata Apner dalam sesi tanya jawab.
Keluhan ini bukan hal baru. Minimnya infrastruktur penampungan dan lemahnya sistem pemasaran membuat nelayan tradisional sulit meningkatkan nilai ekonomi hasil tangkapan. Masyarakat pun mendesak pemerintah daerah, khususnya terkait, segera memperbesar kapasitas penampungan ikan di Dagho sebagai langkah konkret.
Namun persoalan tidak berhenti pada ekonomi. Di wilayah yang sama, beban pengawasan kawasan konservasi justru banyak bertumpu pada desa. Tanpa dukungan anggaran memadai, upaya menjaga ekosistem laut berjalan terseok.
“Sulit menganggarkan untuk pengawasan konservasi. Kami butuh solusi nyata,” ujar Apner.
Di sisi lain, potensi pariwisata Tatoareng dinilai belum tergarap serius. Warga berharap pemerintah menempatkan sumber daya manusia yang kompeten agar pengelolaan wisata berjalan seiring dengan upaya konservasi.
Harapan masyarakat sederhana: ada kesinambungan antara program, kebijakan, dan kebutuhan riil di lapangan.
Merespons hal itu, Kepala Bappelitbangda Kabupaten Kepulauan Sangihe, Ronald Izaak, menyatakan kesiapan pemerintah untuk memfasilitasi pertemuan nelayan dengan pemerintah pusat. Salah satu opsi yang disiapkan adalah penyediaan jaringan komunikasi berbasis satelit untuk membuka akses koordinasi langsung.
“Data dulu, nanti kita fasilitasi pertemuan dengan kementerian,” ujarnya singkat.
Forum yang dihadiri Bupati Kepulauan Sangihe bersama jajaran, serta ratusan perangkat wilayah pesisir itu sejatinya menjadi ruang konsolidasi kebijakan. Namun bagi nelayan Tatoareng, yang lebih mendesak adalah kepastian: ke mana hasil tangkapan dijual, dan siapa yang menjamin keberlanjutannya.
Di tengah alat tangkap sederhana yang masih digunakan—dari jaring berbatu hingga panah tradisional—masa depan ekonomi mereka bergantung pada satu hal yang belum pasti: kehadiran negara yang benar-benar terasa. (*)
Tidak ada Respon