Selusurnews.com — Di tengah dinamika pembangunan wilayah kepulauan yang sarat tantangan geografis, pengelolaan keuangan daerah menuntut ketepatan nakhoda dalam menentukan arah. Menyadari hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro (Sitaro) bergerak cepat merapatkan barisan guna memastikan setiap pundi anggaran bergulir tepat sasaran demi kesejahteraan masyarakat di bumi Karangetang.
Keseriusan ini tercatat jelas saat Pelaksana Tugas (Plt.) Bupati Kepulauan Sitaro, Heronimus Makainas SE memimpin langsung Rapat Kerja Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) pada Selasa (07/07/2026).
Bertempat di Ruang Rapat Sekretaris Daerah, pertemuan strategis ini menjadi arena krusial dalam membedah serta menyelaraskan perencanaan dan penganggaran daerah. Langkah evaluasi dan penguatan postur fiskal ini diposisikan sebagai jembatan penting untuk mengawal masa transisi pembangunan.
Melalui koordinasi ketat ini, pemerintah daerah berupaya keras melahirkan formula anggaran yang tidak hanya sekadar efisien secara administratif, tetapi juga responsif terhadap kebutuhan riil di lapangan.
Suasana ruang rapat berlangsung dinamis dan penuh konsentrasi. Dalam merumuskan kebijakan fiskal tersebut, Plt Bupati didampingi Plh Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Sitaro Drs Eddy S Salindeho MSi serta Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah, Ir Novia Tamaka, dihadiri seluruh kepala perangkat daerah serta jajaran anggota TAPD.
Heronimus Makainas dalam arahannya menekankan ego sektoral antar-instansi harus sepenuhnya dikikis demi kepentingan makro daerah. Ia mengingatkan keberhasilan pembangunan di wilayah kepulauan sangat bergantung pada harmonisasi program yang terintegrasi dari hulu hingga ke hilir.
“Sinergi dan koordinasi antarperangkat daerah adalah kunci utama dalam menyusun program kerja. Kita harus memastikan bahwa setiap kegiatan yang diusulkan benar-benar memberikan manfaat nyata yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat Sitaro,” tegas Heronimus di hadapan peserta rapat kerja.
Ia menginstruksikan seluruh jajaran TAPD untuk bersikap realistis dengan mencermati kondisi riil kapasitas keuangan daerah. Diperlukan kedisiplinan tinggi untuk memilah program mana yang masuk dalam kategori mendesak dan mana yang bisa ditunda demi menjaga stabilitas fiskal Kabupaten Sitaro.
Berdasarkan data agregat dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan Dirjen Perimbangan Keuangan, Kabupaten Kepulauan Sitaro merupakan daerah kepulauan yang memiliki Indeks Kemandirian Fiskal dengan ketergantungan dana transfer pusat (TKDD) mencapai kisaran 80 hingga 85 persen dari total pendapatan daerah. Realitas fiskal inilah yang menuntut kehati-hatian ekstra dari tim anggaran.
Tantangan makin berlipat mengingat karakteristik wilayah kepulauan Sitaro yang memicu tingginya indeks kemahalan konstruksi dan logistik antar-pulau. Karena itu, efisiensi belanja operasional dan belanja pegawai terus ditekan agar porsi belanja modal untuk pelayanan publik tetap mendapatkan ruang eksekusi yang proporsional.
Melalui forum ini, seluruh kepala organisasi perangkat daerah (OPD) diminta melakukan penajaman ulang (refocusing) terhadap dokumen usulan program mereka. Skala prioritas tidak boleh lagi hanya jargon, tetapi patut ditopang dengan indikator kinerja utama yang terukur dan akuntabel.
“Every single rupiah counts. Setiap usulan program wajib memperhatikan skala prioritas serta kemampuan keuangan daerah kita. Hal ini penting agar semua instrumen penganggaran yang kita susun mampu mendukung penuh pencapaian target pembangunan jangka menengah yang telah ditetapkan,” tambah Heronimus.
Fokus penganggaran kali ini diarahkan untuk mendukung aspek pemulihan ekonomi lokal, penguatan sektor perikanan dan pertanian kelautan, serta peningkatan kualitas pelayanan dasar seperti kesehatan dan pendidikan. Sektor-sektor hilir inilah yang dinilai paling cepat menstimulus indeks pembangunan manusia (IPM) di wilayah pulau-pulau kecil.
Di sisi lain, integrasi sistem perencanaan berbasis digital lewat Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) RI juga menjadi instrumen utama yang dibahas. Digitalisasi ini diharapkan mampu menutup celah ketidaksesuaian anggaran serta mempercepat proses sinkronisasi dokumen perencanaan dari tingkat kecamatan hingga kabupaten.
Pertemuan intensif ini diakhiri dengan kesepakatan bersama dari seluruh anggota TAPD untuk memperketat asistensi anggaran di tingkat perangkat daerah. Hasil kesepakatan dari rapat kerja ini nantinya akan menjadi koridor utama dalam penyusunan Rancangan KUA-PPAS yang akan diajukan ke pihak legislatif DPRD dalam waktu dekat.
Melalui komitmen kolektif yang terbangun dalam rapat kerja ini, Kabupaten Kepulauan Sitaro optimistis mampu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel. Kebijakan anggaran yang berkualitas diharapkan menjadi motor penggerak utama untuk membawa Sitaro melangkah menuju daerah yang semakin maju, mandiri, dan sejahtera. (**)
Editor: Ady Putong
Tidak ada Respon