Selusurnews.com — Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe, Tonny Mandak, menyerap keluhan warga Kawaluso terkait terhentinya persinggahan kapal rute Marore-Tahuna di wilayah tersebut.
Persoalan itu mencuat saat Tonny melaksanakan Reses Masa Sidang III di Kampung Kawaluso, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara, Sabtu (29/8/2026). Warga menyampaikan bahwa tidak lagi singgahnya kapal berdampak langsung terhadap aktivitas ekonomi mereka.
Salah satu yang paling dirasakan adalah hasil panen kopra yang disebut menumpuk karena kesulitan mengangkutnya keluar pulau untuk dijual.
Bagi masyarakat Kawaluso, kapal bukan sekadar sarana transportasi penumpang. Jalur laut menjadi penghubung utama untuk membawa hasil perkebunan ke pusat perdagangan sekaligus mendatangkan kebutuhan pokok ke pulau.
“Kapal itu bukan hanya alat transportasi penumpang. Bagi masyarakat pulau, kapal adalah urat nadi ekonomi. Kalau kapal tidak singgah, hasil kopra warga ikut tertahan,” kata Tonny.
Menurut dia, aspirasi mengenai transportasi laut menjadi salah satu persoalan penting yang perlu segera ditindaklanjuti pemerintah. Sebab, gangguan akses transportasi dapat berimbas pada pendapatan petani dan perputaran ekonomi masyarakat.
Tonny mengatakan hasil reses tidak akan berhenti sebagai catatan. DPRD akan berkoordinasi dengan instansi teknis untuk melihat persoalan tersebut sesuai kewenangan masing-masing.
“Reses jangan berhenti sebagai laporan. Kami akan panggil dinas terkait dan melihat mana yang menjadi kewenangan masing-masing untuk ditindaklanjuti,” ujarnya.
Selain persoalan rute kapal, warga meminta adanya transparansi serta keringanan biaya muatan barang kebutuhan pokok melalui kapal PELNI. Mereka juga mengusulkan pembebasan biaya bagasi untuk logistik kedinasan anggota TNI yang bertugas di pulau perbatasan.
Tonny mengatakan Dinas Perhubungan akan menjadi salah satu pihak yang didorong untuk membahas persoalan rute kapal dan biaya angkutan tersebut.
Aspirasi warga tidak hanya berkaitan dengan transportasi. Dalam reses itu, masyarakat juga menyampaikan kebutuhan pembangunan jalan usaha tani serta penertiban zonasi dan jarak rumpon yang dinilai terlalu dekat dengan pesisir.
Kelompok nelayan turut mengusulkan bantuan hibah rumpon untuk mendukung aktivitas penangkapan ikan.
Di bidang fasilitas publik, warga menyampaikan kondisi Gedung Pos Keamanan yang disebut sudah tidak layak huni. Kantor Kampung Kawaluso juga dilaporkan mengalami kerusakan berat.
Persoalan lain yang turut disampaikan adalah belum tersedianya penerangan listrik selama 24 jam.
Tonny mengatakan seluruh aspirasi tersebut telah dihimpun dan akan dimasukkan dalam laporan resmi hasil reses untuk selanjutnya disahkan melalui Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe.
Ia juga telah berkoordinasi dengan Pj Kapitalaung agar Pemerintah Kampung Kawaluso segera menyusun surat usulan resmi kepada Bupati Kepulauan Sangihe. Surat tersebut akan ditembuskan kepada dinas terkait dan DPRD.
Bagi Tonny, kunjungan reses ke Kawaluso bukan sekadar memenuhi agenda kelembagaan DPRD. Aspirasi warga di pulau terluar perlu diterjemahkan menjadi agenda kebijakan karena persoalan transportasi menyentuh hampir seluruh aspek kehidupan masyarakat.
“Bagi masyarakat pulau, kapal adalah urat nadi ekonomi,” kata dia.
(Editor: Lekra’s)
Tidak ada Respon