Selusurnews.com — Pemerintah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro (Sitaro), Sulawesi Utara, mendorong perubahan konfigurasi infrastruktur digital di wilayah kepulauan tersebut setelah konektivitas Palapa Ring Tengah beberapa kali menghadapi gangguan pada jalur kabel laut.
Dalam audiensi dengan Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) RI di Jakarta, Selasa (02/09/2026), Pemkab Sitaro mendapatkan kesepakatan penyesuaian atau re-routing jalur Palapa Ring Tengah sekaligus membuka jalan penanganan lima wilayah yang masih mengalami blankspot.
Audiensi yang dipimpin Plt Bupati Sitaro Heronimus Makainas SE, bersama jajaran DPRD dan Dinas Kominfo Sitaro itu diterima Direktur Akselerasi Infrastruktur Digital Kemkomdigi, Mulyadi.
Agenda tersebut menempatkan infrastruktur telekomunikasi sebagai kebutuhan strategis daerah kepulauan, terutama karena akses komunikasi kini berkaitan langsung dengan pelayanan pemerintahan, pendidikan, kesehatan, aktivitas ekonomi dan komunikasi kebencanaan.
Salah satu keputusan penting dari pertemuan itu adalah penyesuaian segmen Palapa Ring Tengah yang selama ini dibahas pada jalur Manado–Ondong Siau menjadi konfigurasi Ulu–Tagulandang–Bitung/Likupang.
Pemkab Sitaro menilai perubahan jalur tersebut diperlukan agar infrastruktur backbone lebih mampu menopang kebutuhan konektivitas masyarakat yang tersebar di pulau-pulau.
Re-routing tersebut mendapat perhatian khusus karena jaringan kabel laut menjadi salah satu tulang punggung konektivitas Sitaro. Gangguan pada infrastruktur Palapa Ring Tengah pada 2026 sebelumnya memaksa pemerintah menyiapkan langkah mitigasi untuk mempertahankan layanan komunikasi dan internet di wilayah Sitaro dan kabupaten kepulauan lain di Sulawesi Utara.
Pada akhir Mei 2026, BAKTI dan Kemkomdigi melakukan mitigasi menyusul partial cut kabel serat optik bawah laut pada segmen Tahuna–Melonguane. Pemerintah menyiapkan strategi agar layanan masyarakat tetap berjalan selama proses restorasi. Peristiwa tersebut memperlihatkan betapa pentingnya jalur alternatif bagi daerah kepulauan yang secara geografis bergantung pada infrastruktur laut.
Kondisi itu membuat pembicaraan mengenai Palapa Ring di Sitaro tidak lagi sebatas persoalan kapasitas jaringan, tetapi juga menyangkut ketahanan infrastruktur. Pemerintah membutuhkan sistem yang mampu mempertahankan komunikasi ketika kabel utama terganggu akibat kerusakan teknis, aktivitas geologi, cuaca atau faktor lain yang sulit dikendalikan dari daratan.
Kebutuhan tersebut semakin relevan karena Sitaro berada di kawasan dengan risiko bencana yang nyata. Gangguan komunikasi pernah terjadi ketika erupsi Gunung Ruang pada April 2024 menyebabkan sejumlah BTS mengalami down setelah pasokan listrik PLN terputus.
Operator harus menggunakan genset untuk menjaga layanan tetap berjalan. Fakta ini menunjukkan bahwa ketahanan telekomunikasi Sitaro berkaitan erat dengan ketahanan energi dan kebencanaan.
Pemerintah daerah kini sekaligus menghadapi persoalan lain yang lebih dekat dengan kebutuhan sehari-hari warga, yakni masih adanya kawasan yang belum memperoleh layanan telekomunikasi secara memadai. Dalam audiensi di Kemkomdigi, Pemkab Sitaro mengusulkan pembangunan lima menara Base Transceiver Station (BTS) baru untuk menjangkau titik-titik blankspot.
Usulan lima BTS itu belum seluruhnya dapat direalisasikan dalam waktu dekat karena keterbatasan anggaran. Untuk tahap awal, Kemkomdigi telah menyetujui pembangunan BTS di Kampung Bukide yang direncanakan mulai direalisasikan pada awal 2027.
Langkah tersebut menjadi penting karena ketersediaan BTS belum otomatis berarti seluruh warga menikmati kualitas internet yang sama. Data BPS yang bersumber dari Dinas Kominfo Sitaro menunjukkan distribusi BTS dan operator berbeda antarwilayah.
Data 2023, misalnya, Siau Timur tercatat memiliki enam BTS dan 12 operator layanan seluler, Siau Barat empat BTS dan 11 operator, Tagulandang lima BTS dan delapan operator, sementara Siau Barat Utara hanya memiliki satu BTS dengan tujuh operator. Data itu merupakan gambaran historis dan perlu diperbarui dengan inventaris 2026.
Heronimus menegaskan pemerataan infrastruktur digital menjadi kebutuhan penting bagi masyarakat Sitaro karena karakter wilayahnya terdiri dari pulau-pulau. Orientasi pemerintah daerah, adalah memastikan hasil pertemuan dengan pemerintah pusat menghasilkan langkah yang konkret bagi masyarakat.
“Karakteristik wilayah Kabupaten Kepulauan Sitaro yang terdiri dari pulau-pulau” menjadi dasar pemerintah daerah dalam mendorong dukungan pusat, demikian pokok penegasan Heronimus dalam agenda tersebut.
Pernyataan itu menempatkan konektivitas bukan sekadar fasilitas tambahan, tetapi bagian dari infrastruktur dasar yang menentukan kemampuan warga memperoleh layanan publik dan terhubung dengan pusat-pusat ekonomi.
Untuk wilayah yang belum tersentuh jaringan terestrial secara memadai, pemerintah juga memperoleh persetujuan penambahan alokasi VSAT BAKTI. Teknologi satelit tersebut diharapkan menjadi salah satu instrumen untuk membuka akses internet pada kawasan yang secara geografis sulit dijangkau jaringan kabel dan menara.
Skema tersebut sejalan dengan pengalaman Sitaro pada 2026 ketika jaringan SATRIA-1 digunakan sebagai lapisan mitigasi selama gangguan backbone. BAKTI sebelumnya mengoptimalkan 48 titik Akses Internet di Sitaro, bersama titik layanan di Sangihe dan Talaud, untuk mempertahankan akses pada fasilitas publik ketika konektivitas kabel laut mengalami persoalan.
Bagi sektor pelayanan publik, keberadaan jalur cadangan memiliki arti besar. Infrastruktur digital pemerintah daerah sebelumnya masih menghadapi persoalan interkoneksi antar-OPD. Dalam dokumen Rencana Induk Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi Sitaro, hanya 12 persen OPD yang telah memiliki koneksi antarinstansi ketika survei dilakukan, sementara 79 persen OPD menyatakan membutuhkan integrasi dan berbagi data.
Persoalan tersebut memperlihatkan bahwa agenda digital Sitaro memiliki dua pekerjaan yang berjalan bersamaan: memperluas akses sampai ke wilayah yang belum terhubung dan memperkuat kualitas jaringan yang sudah tersedia. Tanpa integrasi, penambahan konektivitas berisiko hanya memperbanyak titik akses tanpa menghasilkan ekosistem digital pemerintahan yang saling terhubung.
Pemkab Sitaro juga telah mengembangkan Portal Satu Data berbasis geospasial yang antara lain menyediakan kategori telekomunikasi. Basis data tersebut dapat menjadi fondasi untuk memetakan menara, operator dan infrastruktur komunikasi secara lebih terukur. Tantangannya adalah memastikan data selalu diperbarui dan dapat digunakan untuk menentukan lokasi prioritas pembangunan secara tepat.
Dari perspektif pembangunan daerah, persoalan blankspot memiliki dampak langsung terhadap aktivitas ekonomi. Konektivitas yang stabil dibutuhkan pelaku UMKM, nelayan, petani, sektor pariwisata dan perdagangan untuk mengakses informasi harga, pemasaran digital, pembayaran elektronik, layanan logistik dan konsumen di luar pulau. Karena itu pembangunan BTS, VSAT dan backbone memiliki konsekuensi ekonomi yang melampaui urusan teknis telekomunikasi.
Kebutuhan tersebut juga bersinggungan dengan sistem komunikasi kebencanaan. Ketika banjir bandang terjadi di Pulau Siau pada Januari 2026, Basarnas Sulawesi Utara menggunakan Starlink untuk menyediakan akses internet bagi masyarakat terdampak. Pengalaman itu memperkuat pentingnya sistem komunikasi berlapis yang tidak bertumpu pada satu teknologi ketika infrastruktur normal terganggu.
Dengan agenda re-routing Palapa Ring Tengah, pembangunan awal BTS di Kampung Bukide, usulan empat titik BTS lainnya dan tambahan VSAT BAKTI, Sitaro kini memasuki fase penting dalam pembangunan infrastruktur digital.
Pemerintah daerah berharap dukungan pemerintah pusat tersebut dapat mempercepat pemerataan akses komunikasi dan internet, sekaligus meningkatkan ketahanan jaringan di wilayah kepulauan. Tantangan berikutnya adalah memastikan setiap keputusan tersebut benar-benar berujung pada jaringan yang tersedia, stabil, terjangkau dan dapat diandalkan masyarakat. (**)
Editor:
Ady Putong
Tidak ada Respon