Selusurnews.com — Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Kepulauan Siau Tagulandang Biaro (Sitaro), Heronimus Makainas, menegaskan komitmen penuh pemerintah daerahnya dalam menjaga stabilitas ekonomi. Hal ini disampaikannya usai mengikuti Rapat Koordinasi dan Evaluasi Pengendalian Inflasi Daerah secara daring, baru-baru, dirangkaikan pembukaan Sensus Ekonomi 2026.
Rapat strategis berskala nasional tersebut dipimpin langsung Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian. Bertempat di Ruang Rapat Sekretaris Daerah Sitaro, jajaran pimpinan daerah menyimak langsung arahan krusial dari pemerintah pusat melalui platform Zoom Meeting.
Kegiatan koordinasi ini tidak hanya melibatkan Kementerian Dalam Negeri, tetapi juga dihadiri berbagai kementerian dan lembaga pilar negara. Turut hadir perwakilan dari Kementerian Pertanian, TNI, Polri, Badan Pusat Statistik (BPS) RI, BUMN, serta jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dari seluruh penjuru Indonesia.
Dalam rakor tersebut, pemerintah pusat menitikberatkan pada pentingnya sinergi lintas sektor yang masif dan terstruktur. Fokus utamanya adalah menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok masyarakat serta memperkuat ketahanan pangan di tengah dinamika tantangan ekonomi global saat ini.
Selain isu inflasi, peluncuran Sensus Ekonomi 2026 oleh BPS RI menjadi agenda utama dalam pertemuan tersebut. Sensus yang menyasar seluruh sektor usaha non-pertanian ini diproyeksikan menjadi basis data yang valid untuk penyusunan kebijakan pembangunan ekonomi nasional dan daerah ke depan.
Menanggapi instruksi dari pusat, Heronimus Makainas menyatakan kesiapan jajaran Pemkab Sitaro untuk segera mengambil langkah taktis. Pihaknya akan menyelaraskan program strategis daerah dengan kebijakan nasional agar target pengendalian inflasi dapat tereksekusi dengan baik.
“Kami memastikan setiap arahan dan kebijakan pemerintah pusat akan ditindaklanjuti sesuai dengan kondisi dan kebutuhan daerah, baik terkait pengendalian inflasi maupun pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026,” tegas Makainas usai rapat koordinasi tersebut.
Ia menjelaskan bahwa pengendalian inflasi merupakan salah satu agenda prioritas yang wajib mendapat atensi serius dari seluruh pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Hal ini dikarenakan laju inflasi berkaitan sangat erat dengan daya beli dan tingkat kesejahteraan masyarakat sehari-hari.
Sebagai wilayah yang berbasis kepulauan, Kabupaten Sitaro memiliki tantangan geografis tersendiri dalam hal distribusi dan logistik barang kebutuhan pokok. Oleh karena itu, intervensi pasar dan pengawasan rantai pasok pelabuhan menjadi kunci utama agar harga komoditas pangan di daerah kepulauan tidak melonjak tajam akibat kendala transportasi.
Terkait pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026, Makainas menaruh harapan besar terhadap tingkat partisipasi dan akurasi data yang akan dihasilkan. Data yang presisi dan mutakhir dari BPS dinilai akan sangat krusial bagi pemerintah daerah dalam merancang perencanaan pembangunan yang inklusif dan tepat sasaran.
Dalam keikutsertaannya pada rakor tersebut, Plt Bupati Sitaro tidak sendirian, melainkan didampingi oleh sejumlah pejabat teknis. Turut hadir Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Kepala Dinas Sosial, Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika, perwakilan BPS Sitaro, serta pimpinan OPD terkait lainnya.
Kehadiran jajaran lintas instansi ini mencerminkan keseriusan Pemkab Sitaro dalam membangun koordinasi terpadu sejak dini. Diharapkan, kolaborasi yang kuat di tingkat kabupaten ini mampu menjaga ritme perekonomian lokal tetap stabil sekaligus menyukseskan hajatan besar Sensus Ekonomi 2026. (**)
Editor: Ady Putong
Tidak ada Respon