Selusurnews.com – Setelah anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe dari Fraksi Golkar, Tony Mandak, memberikan penjelasan terkait keluhan warga Kecamatan Kepulauan Marore soal minimnya kehadiran wakil rakyat pascagempa magnitudo 7,7, kini giliran Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Kepulauan Sangihe, Denny Roy Tampi, yang angkat bicara.
Denny yang juga merupakan anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe mengatakan pihaknya sejak awal telah melakukan koordinasi internal partai untuk mendata dampak bencana yang dialami masyarakat di Kecamatan Kepulauan Marore.
“Kami tentunya sangat prihatin dan peduli terhadap korban gempa yang ada di Kecamatan Marore. Ketika mengetahui kondisi yang terjadi, kami segera melakukan koordinasi melalui jalur partai untuk mendata seluruh rumah yang terdampak gempa,” kata Denny, Rabu (17/6/2026).
Menurut dia, seluruh pengurus ranting PDI Perjuangan di Kecamatan Marore diminta mengumpulkan data kerusakan rumah dan kondisi warga terdampak untuk diteruskan ke Dewan Pimpinan Cabang (DPC).
“Semua ketua ranting di Kecamatan Marore kami minta memberikan data kepada DPC agar dapat segera ditindaklanjuti. Sebagai Ketua DPC PDI Perjuangan Sangihe, saya terus melakukan pemantauan terhadap perkembangan kondisi masyarakat di sana,” ujarnya.
Denny juga menanggapi pertanyaan publik terkait tidak terlihatnya sejumlah anggota DPRD saat pemerintah daerah menyalurkan bantuan langsung ke wilayah terdampak bencana.
Ia menjelaskan, pada saat pemerintah daerah melakukan kunjungan ke Marore, dirinya sedang menjalankan tugas luar daerah yang telah dijadwalkan sebelumnya.
“Selaku anggota DPRD, terkait dengan tidak terlibat langsung bersama pemerintah daerah saat penyaluran bantuan ke Kecamatan Marore, kami terkendala karena pada waktu yang bersamaan sedang melaksanakan tugas luar daerah berdasarkan surat tugas yang telah diterbitkan,” katanya.
Meski demikian, Denny menegaskan bahwa kepedulian terhadap masyarakat terdampak gempa tetap menjadi perhatian partainya. Ia memastikan komunikasi dan pendataan terus dilakukan sebagai bagian dari upaya membantu percepatan penanganan pascabencana.
Sebelumnya, warga Pulau Matutuang, Kecamatan Kepulauan Marore, mengeluhkan minimnya kehadiran anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe di wilayah mereka setelah gempa bumi magnitudo 7,7 mengguncang kawasan perbatasan Indonesia-Filipina pada 8 Juni 2026.
Keluhan tersebut muncul di tengah proses penanganan dampak bencana yang mengakibatkan ratusan rumah warga dan sejumlah fasilitas umum mengalami kerusakan. Warga berharap para wakil rakyat tidak hanya hadir dalam proses penganggaran dan pengawasan, tetapi juga turun langsung melihat kondisi masyarakat yang terdampak bencana.
(Editor: Lekra’s)
Tidak ada Respon