MANADO — Pemerintah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro (Sitaro) kembali sukses mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025.
Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) tersebut dilakukan oleh Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Sulawesi Utara, Bombit Agus Mulyo, kepada para kepala daerah dan pimpinan DPRD se-Sulawesi Utara di Kantor BPK RI Perwakilan Sulut, Manado, Jumat (29/5/2026).
Plt. Bupati Sitaro, Heronimus Makainas, menyampaikan rasa terima kasihnya atas kelancaran agenda tersebut. Selain dirinya, LHP juga diterima bersama Plt Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Sitaro Ronald Takarendehang SE. Ak.
“Pertama-tama saya berterima kasih karena penerimaan LHP hari ini saya ditemani oleh pimpinan DPRD,” ujar Heronimus saat diwawancarai usai kegiatan.
Ia menilai bahwa kehadiran bersama ini merupakan fondasi awal yang sangat krusial bagi kelanjutan roda pemerintahan. “Dan ini langkah awal untuk melakukan, kami mau sinergi dalam pelaksanaan seluruh program dan kegiatan yang ada di setiap tahun anggaran,” tuturnya.
Meski berhasil membawa pulang predikat opini WTP untuk Bumi Karangetang, Heronimus mengingatkan jajarannya agar tidak berpuas diri secara berlebihan.
“Hari ini Sitaro masih dalam pernyataan BPK dengan Wajar Tanpa Pengecualian. Namun ada catatan-catatan penting ini menjadi pengalaman untuk tidak harus terjadi,” tegasnya.
Ia menambahkan seluruh temuan administratif yang diberikan oleh tim auditor harus segera ditindaklanjuti. Menurutnya, poin-poin evaluasi tersebut menjadi indikator penting demi perbaikan sistem ke depan.
“Jadi, catatan-catatan tersebut ini perlu diperbaiki,” imbuh Heronimus.
Lebih dalam, Heronimus menekankan kunci dari keberhasilan tata kelola keuangan yang bersih berada pada pemahaman regulasi oleh kedua lembaga daerah.
“Sinergitas antara eksekutif dan legislatif ini sudah harus dipahami oleh eksekutif, bahwa legislatif memiliki koridor dan kewenangan yang diatur oleh ketentuan,” jelasnya.
Prinsip taat asas ini, menurut Heronimus, juga berlaku mutlak bagi jajaran dinas dan badan di bawah komandonya.
“Begitu juga eksekutif, juga memiliki koridor dan kewenangan yang diatur peraturan. Harus berjalan dalam koridor itu,” pungkasnya berharap agar sinergi dua institusi besar ini berjalan semakin baik ke depan.
Di sisi lain, iklim positif pengelolaan keuangan juga dicatatkan oleh daerah tetangga. Kota Kotamobagu yang dipimpin Weny Gaib dan Kota Tomohon yang diwakili Sendy Rumajar kompak mengamankan opini WTP untuk yang ke-13 kalinya secara berturut-turut.
Melengkapi capaian tersebut, Kabupaten Minahasa Utara di bawah kepemimpinan Bupati Joune Ganda turut mencetak prestasi dengan berhasil mempertahankan opini WTP untuk kelima kalinya secara beruntun sejak tahun anggaran 2021 hingga 2025.
Editor: Ady Putong
Tidak ada Respon