Selusurnews.com – Pemerintah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro (Sitaro) bergerak cepat melakukan lobi strategis ke pemerintah pusat guna mempercepat penataan permukiman dan pemulihan pasca-bencana.
Langkah ini diwujudkan lewat audiensi khusus bersama jajaran Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (KemenPKP) di Gedung Menara Bripens, Jakarta Selatan, Selasa (23/06/2026).
Pertemuan tersebut dipimpin langsung oleh Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Kepulauan Sitaro, Heronimus Makainas. Kehadiran jajaran Pemkab Sitaro ini bertujuan untuk menyuarakan langsung kondisi geografis serta kebutuhan mendesak masyarakat di wilayah kepulauan terkait pemenuhan sektor papan.
Dalam kunjungan kerja ini, Heronimus memboyong tim delegasi lintas sektor, yakni Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Ir Novia Tamaka, Plt. Kepala Pelaksana BPBD, Frans Lintjewas, serta Kepala Bagian Hukum, Glend Makanoneng. Kehadiran unsur penanggulangan bencana dan hukum ini mengindikasikan fokus utama daerah pada percepatan legalitas lahan dan relokasi permukiman rawan bencana.
Sebagai wilayah yang akrab dengan karakteristik kepulauan dan aktivitas vulkanik tinggi—seperti Gunung Karangetang dan Gunung Ruang—Kabupaten Sitaro memerlukan perhatian khusus terkait mitigasi struktural. Penyediaan hunian tetap (huntap) yang aman dari ancaman bencana alam menjadi prioritas mutlak demi menjamin keselamatan warga yang berada di zona rawan.
“Kami berharap dukungan dan kolaborasi dari pemerintah pusat dapat membantu menjawab berbagai kebutuhan masyarakat, khususnya dalam penyediaan hunian yang layak serta pengembangan kawasan permukiman yang mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat Sitaro,” ujar Heronimus Makainas.
Selain penanganan kawasan terdampak bencana, Pemkab Sitaro juga memaparkan usulan program peningkatan kualitas hunian atau perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH).
Berdasarkan parameter pembangunan nasional, intervensi terhadap sektor perumahan dan sanitasinya terbukti menjadi instrumen paling efektif dalam menekan angka kemiskinan ekstrem di daerah terluar.
Delegasi dari bumi Karangetang Mandungkang Tamhiang ini diterima secara representatif oleh pejabat teras KemenPKP. Di antaranya Direktur Bina Teknik Perumahan Kawasan dan Permukiman, Dr Syamsiar Nurhayadi ST MM, serta Kepala Subdirektorat Sumber Daya Konstruksi Perumahan dan Kawasan Permukiman, Zubaidi ST MM.
Turut hadir pula Kepala Subdirektorat Penyiapan Lahan, Perizinan, dan Pembiayaan Kawasan Permukiman, Muhammad Nasir ST MT, didampingi Penata Kelola Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman Ahli Madya, Noviza Dwiarti Arsyad Temenggung ST MT. Pertemuan tatap muka ini membuka ruang diskusi teknis yang matang mengenai skema pembiayaan serta regulasi pemanfaatan lahan siap bangun di daerah.
Menanggapi paparan tersebut, pihak KemenPKP menyambut baik inisiatif proaktif yang diambil oleh jajaran Pemkab Sitaro. Pertemuan ini dinilai vital sebagai bagian dari koordinasi intensif agar target pembangunan perumahan berbasis komunitas dan penanganan kawasan kumuh secara nasional dapat berjalan selaras dan berkualitas di tingkat daerah.
Lewat kemitraan yang semakin erat ini, program-program strategis pusat diharapkan dapat segera teralokasi ke Kabupaten Sitaro pada tahun anggaran berjalan. Penataan kawasan permukiman yang aman dan terintegrasi diyakini tidak hanya memulihkan kondisi sosial warga pasca-bencana, melainkan juga memperkuat resiliensi ekonomi wilayah kepulauan perbatasan. (**)
Editor: Ady Putong
Tidak ada Respon