Dubes Negara CT6 Perkuat Sinergi Ekonomi Biru dalam Kunjungan Diplomatik di Manado

Redaksi
Frank Keith Griffin, Santo Darmosumarto dan Hendra Yusran Siry selaku Staf Ahli Menteri Kelautan dan Perikanan RI berbicara pada media usai pertemuan para Dubes negara anggota CTI-CFF di Manado. (foto: Snews)
Frank Keith Griffin, Santo Darmosumarto dan Hendra Yusran Siry selaku Staf Ahli Menteri Kelautan dan Perikanan RI berbicara pada media usai pertemuan para Dubes negara anggota CTI-CFF di Manado. (foto: Snews)
A-AA+A++

Manado – Kunjungan diplomatik yang berlangsung pada 23–24 April 2026 di Manado mempertemukan para duta besar dari lima negara anggota Coral Triangle Initiative on Coral Reefs, Fisheries and Food Security (CTI-CFF) bersama negara mitra pendukung.

Pertemuan ini menjadi momentum penting bagi enam negara anggota (CT6) untuk memperdalam kolaborasi regional di kawasan pusat keanekaragaman hayati laut dunia. Kegiatan yang diselenggarakan oleh Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia ini bertujuan memperkuat tata kelola kelautan dan perikanan berkelanjutan.

Upaya tersebut sejalan dengan implementasi Regional Plan of Action (RPOA) 2.0 sebagai pedoman strategis organisasi. Direktur Jenderal Asia Pasifik dan Afrika Kementerian Luar Negeri RI, Duta Besar Santo Darmosumarto, menegaskan pentingnya kemitraan internasional dalam mengoptimalkan potensi kelautan Indonesia.

“Melalui kegiatan ini, kami ingin membuka jalan yang lebih konkret bagi kerja sama dengan mitra internasional,” ujar Santo saat mendampingi delegasi.

Kawasan Segitiga Terumbu Karang dikenal memiliki nilai ekologis yang sangat tinggi, sehingga kerap dijuluki sebagai “Amazon di Lautan”. Wilayah ini menjadi rumah bagi 76 persen spesies terumbu karang dunia (lebih dari 600 spesies) serta 37 persen spesies ikan terumbu karang global.

Dalam rangkaian kunjungan, para delegasi meninjau Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung serta PT Benteng Laut Sejahtera. Kunjungan lapangan ini bertujuan menyoroti peluang pengembangan perikanan berkelanjutan sekaligus mendorong keterlibatan sektor swasta dalam industri maritim.

Delegasi juga mengunjungi Pulau Lembeh untuk melihat langsung inisiatif konservasi terumbu karang yang dikelola masyarakat setempat. Kegiatan ini menunjukkan bahwa perlindungan keanekaragaman hayati laut dapat berjalan seiring dengan pemberdayaan komunitas lokal.

Fokus diskusi utama berlangsung dalam sesi bertajuk “Untapping the Potentials for Cooperation on Blue Economy” yang digelar di Sekretariat Regional CTI-CFF di Manado. Sesi ini menjadi ajang pertukaran gagasan antara para duta besar dan pejabat senior pemerintah terkait mobilisasi dukungan bagi prioritas RPOA 2.0.

Direktur Eksekutif Sekretariat Regional CTI-CFF, Dr. Frank Keith Griffin, menyatakan bahwa kunjungan ini mencerminkan meningkatnya komitmen negara anggota dalam mempercepat aksi nyata.

“Dengan bekerja sama, kita dapat membuka potensi penuh ekonomi biru sekaligus memastikan keberlanjutan sumber daya laut bagi generasi mendatang,” ujarnya.

Selain sektor perikanan, pengelolaan wilayah pesisir turut menjadi perhatian melalui kunjungan ke kawasan konservasi mangrove di Desa Budo, Kabupaten Minahasa Utara. Kawasan ini menampilkan pendekatan berbasis ekosistem yang efektif dalam membangun ketahanan iklim di wilayah pesisir.

Keberhasilan berbagai program tersebut berpengaruh besar terhadap ketahanan pangan dan kesejahteraan lebih dari 130 juta penduduk yang bergantung pada sumber daya laut di kawasan ini. CTI-CFF terus mendorong terciptanya mata pencaharian berkelanjutan melalui perlindungan habitat laut yang krusial.

Santo Darmosumarto menambahkan bahwa CTI-CFF memiliki posisi strategis sebagai jembatan kolaborasi regional. Penguatan pengelolaan sumber daya laut secara berkelanjutan diharapkan mampu menjawab tantangan krisis lingkungan di masa depan.

Sekretariat Regional CTI-CFF menegaskan komitmennya untuk terus memfasilitasi kemitraan strategis guna mendorong pertumbuhan ekonomi biru yang inklusif. Momentum kunjungan diplomatik ini diharapkan dapat memicu aksi kolaboratif yang lebih konkret di seluruh wilayah Indonesia, Malaysia, Papua Nugini, Filipina, Kepulauan Solomon, dan Timor-Leste. (**)

(Lodeweik FP)