Selusurnews.com — Pemerintah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro (Sitaro) mendatangi Kementerian Perhubungan Republik Indonesia untuk mendorong percepatan penanganan infrastruktur transportasi di wilayah kepulauan, mulai dari fasilitas keselamatan jalan hingga pengelolaan aset pelabuhan yang selama ini menjadi urat nadi mobilitas warga.
Audiensi tersebut dipimpin langsung Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Sitaro Heronimus Makainas, SE, bersama jajaran Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sitaro, Kamis (03/09/2026). Hadir juga Ketua DPRD Sitaro Moghtar HM Kaudis SPi MSi, Wakil Ketua DPRD Ronald Takarendehang, SEAk, serta Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kepulauan Sitaro Dr Indra Purukan MMT.
Rombongan diterima Direktur Sarana Prasarana Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan (ASDP) Kementerian Perhubungan, Sigit Widodo, di Jakarta.
Sitaro dikenal sebagai kabupaten kepulauan dengan 47 pulau, 10 di antaranya berpenghuni, tersebar dalam tiga gugusan yakni Siau, Tagulandang, dan Biaro. Kondisi geografis ini membuat jalan, pelabuhan, dan penyeberangan menjadi elemen krusial yang menentukan akses warga terhadap layanan dasar, distribusi pangan, hingga aktivitas ekonomi sehari-hari.
Salah satu agenda utama yang dibahas dalam pertemuan itu adalah penanganan fasilitas keselamatan jalan pada sejumlah ruas di wilayah Siau yang rusak akibat bencana hidrometeorologi awal Januari 2026. Banjir bandang yang melanda empat kecamatan di Pulau Siau kala itu menelan belasan korban jiwa serta merusak ratusan rumah dan fasilitas umum, termasuk badan jalan yang tertimbun material dan sejumlah ruas yang sempat terputus total.
Delapan bulan pascabencana, kondisi fasilitas keselamatan jalan di titik-titik terdampak dilaporkan masih membutuhkan penanganan serius. Pemerintah Kabupaten Sitaro menilai persoalan ini tidak bisa ditunda karena berkaitan langsung dengan keselamatan warga yang beraktivitas setiap hari melintasi ruas-ruas tersebut.
Heronimus menegaskan apa yang disampaikan pihaknya bukan sekadar kebutuhan administratif pemerintah daerah, melainkan kebutuhan mendesak masyarakat di lapangan.
“Fasilitas keselamatan jalan ini berkaitan langsung dengan keamanan warga dalam melakukan aktivitas sehari-hari,” ujarnya kepada jajaran Kementerian Perhubungan.
Menanggapi usulan tersebut, Kementerian Perhubungan menyetujui penanganan fasilitas keselamatan jalan itu menjadi salah satu program prioritas. Realisasinya akan diupayakan melalui skema bantuan teknis (bantek) reguler yang dijadwalkan berjalan pada awal tahun 2027, sebagai bagian dari dukungan pemerintah pusat terhadap daerah 3T yang rawan bencana.
Selain isu jalan, Plt Bupati Sitaro turut menyampaikan usulan hibah aset Pelabuhan Minanga Tagulandang kepada Pemerintah Kabupaten Sitaro. Pelabuhan ini selama ini menjadi salah satu simpul penting pelayaran di Pulau Tagulandang, menghubungkan warga dengan Bitung dan Manado sekaligus menjadi jalur distribusi logistik bagi wilayah kepulauan.
Usulan hibah tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah memastikan keberlanjutan pemanfaatan dan pengelolaan fasilitas pelabuhan bagi kepentingan pelayanan masyarakat serta mendukung konektivitas antarpulau di Kabupaten Kepulauan Sitaro secara jangka panjang.
Proses hibah aset itu tidak dapat dilakukan secara instan karena harus melalui mekanisme P3D, yakni penyerahan Personel, Pendanaan, Sarana dan Prasarana serta Dokumen dari Kementerian Perhubungan kepada pemerintah daerah. Mekanisme ini menjadi prosedur wajib sebelum pengelolaan aset strategis semacam pelabuhan berpindah tangan ke kabupaten.
Kebutuhan menempuh mekanisme P3D tersebut turut dilatarbelakangi keterbatasan kemampuan anggaran Pemerintah Kabupaten Sitaro untuk mengelola aset pelabuhan secara mandiri. Pemerintah daerah berharap dukungan teknis dan pendanaan dari pusat dapat memperkuat kapasitas pengelolaan pelabuhan begitu proses hibah rampung.
Penguatan pelabuhan dan keselamatan jalur pelayaran di Sitaro juga tak lepas dari kondisi perairan Nusa Utara yang kerap dilintasi kapal-kapal penumpang dan kapal barang menuju Manado, Bitung, hingga Ternate. Jalur laut ini menjadi andalan warga kepulauan untuk mobilitas dan distribusi kebutuhan pokok, sehingga fasilitas pelabuhan yang memadai turut berperan menekan risiko di tengah kondisi cuaca yang tidak menentu.
Upaya penguatan konektivitas ini berjalan beriringan dengan pengembangan moda transportasi udara di Sitaro melalui Bandara Taman Bung Karno di Pulau Siau, yang sejak 2024 melayani penerbangan perintis bersubsidi menghubungkan Siau dengan Manado dan Naha. Kehadiran jalur udara ini menjadi pelengkap akses warga kepulauan di luar jalur laut dan darat yang selama ini menjadi tumpuan utama.
Heronimus menegaskan pihaknya akan terus melakukan koordinasi berkelanjutan dengan pemerintah pusat agar kebutuhan dasar transportasi di Sitaro dapat ditangani secara bertahap.
Pertemuan ini diharapkan menjadi langkah konkret memperkuat sinergi antara Pemerintah Kabupaten Sitaro dan Kementerian Perhubungan, khususnya dalam mendukung keselamatan transportasi, konektivitas antarpulau serta optimalisasi infrastruktur pelabuhan bagi masyarakat kepulauan. (**)
Editor:
Ady Putong
Tidak ada Respon