Selusurnews.com — Krisis air bersih menjadi salah satu persoalan yang disampaikan warga Kelurahan Lesa, Kecamatan Tahuna Timur, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara, saat anggota DPRD Sangihe Rustam Pakaya menggelar reses, Rabu (26/8/2026).
Reses anggota DPRD Sangihe dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tersebut berlangsung di Daerah Pemilihan (Dapil) 1, Kelurahan Lesa. Sejumlah kepala lingkungan dan ketua RT hadir menyampaikan berbagai persoalan yang dihadapi warga di wilayah masing-masing.
Persoalan air bersih terutama dirasakan warga yang bermukim di wilayah bagian atas Kelurahan Lesa, khususnya RT 06. Kondisi geografis membuat distribusi air ke permukiman warga di kawasan tersebut tidak mudah.
Rustam Pakaya mengatakan persoalan tersebut akan menjadi perhatian dan berupaya dicarikan solusi secara langsung.
“Terkait krisis air bersih, secara pribadi saya akan bantu memberikan pompa air agar masyarakat yang tinggal di bagian atas bisa mendapatkan air bersih,” kata Pakaya.
Selain air bersih, warga menyampaikan persoalan talud pengaman pantai dan penyaluran bantuan sosial yang dinilai belum sepenuhnya tepat sasaran.
Pakaya mengatakan reses merupakan bagian dari tugas anggota legislatif untuk turun langsung menemui masyarakat dan menyerap kebutuhan warga.
“Selain menyerap dan menampung usulan dari masyarakat, tentunya sebagai wakil rakyat sudah menjadi kewajiban untuk hadir langsung melihat dan mengetahui setiap persoalan yang dihadapi masyarakat,” ujarnya.
Menurut dia, berbagai aspirasi tersebut akan menjadi bahan untuk diperjuangkan melalui lembaga DPRD, termasuk dalam pembahasan APBD dan penyusunan program pembangunan.
“Untuk menjadi bahan bagi DPRD dalam pembahasan APBD dan penyusunan program pembangunan,” katanya.
Warga Soroti Penyaluran Bansos
Lurah Lesa, Ruth Margareth Makadolang, mengapresiasi kehadiran Rustam Pakaya dalam kegiatan reses tersebut. Menurut dia, reses menjadi ruang bagi pemerintah kelurahan dan masyarakat menyampaikan langsung kebutuhan wilayah kepada wakil rakyat.
“Sebagai Pemerintah Kelurahan Lesa, kami sangat merasa bangga atas kehadiran Bapak Anggota Dewan yang terhormat. Karena di saat reses ini kami bisa menyampaikan aspirasi masyarakat.
Apa-apa yang kurang di Kelurahan Lesa boleh tersampaikan,” ujar Makadolang.
Salah satu persoalan yang disampaikan adalah penyaluran bantuan sosial.
Makadolang mengatakan masih ada warga yang dinilai layak menerima bantuan tetapi belum mendapatkannya. Di sisi lain, terdapat penerima bantuan yang dinilai sudah tidak memenuhi kriteria.
“Dari Kaling dan Ketua RT, masalah talud pantai, masalah bantuan-bantuan dari Dinas Sosial yang tidak tepat sasaran. Ada yang layak untuk menerima tapi tidak, dan ada yang sudah tidak layak tapi menerima bantuan,” katanya.
Persoalan tersebut, kata dia, perlu mendapat perhatian agar penyaluran bantuan pemerintah benar-benar sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat.
Kelurahan Lesa Kekurangan Pegawai
Selain persoalan warga, Pemerintah Kelurahan Lesa juga menyampaikan kebutuhan internal terkait sumber daya aparatur.
Makadolang mengatakan Kantor Kelurahan Lesa masih kekurangan pegawai. Kondisi itu dinilai perlu mendapat perhatian agar pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan optimal.
“Kami kekurangan pegawai. Kami boleh menyampaikan kepada Bapak agar ke depan setiap struktur itu boleh terisi dengan baik,” ungkapnya.
Sementara persoalan air bersih di RT 06, Makadolang membenarkan bahwa wilayah tersebut berada di kawasan yang lebih tinggi sehingga membutuhkan pompa atau dinamo untuk membantu mengalirkan air.
“Untuk solusi air bersih, dari Bapak Pakaya sendiri sudah akan mengusahakan untuk memberikan dinamo agar air bisa tertarik ke atas, karena wilayahnya berada di bagian atas,” katanya.
Adapun persoalan talud pengaman pantai dan bantuan sosial akan dikoordinasikan dengan perangkat daerah terkait.
Pakaya mengatakan aspirasi yang dihimpun dalam reses tersebut akan menjadi bahan untuk ditindaklanjuti melalui DPRD dan koordinasi dengan pemerintah daerah.
Dengan demikian, persoalan yang disampaikan warga Kelurahan Lesa tidak berhenti sebagai catatan reses, tetapi diharapkan berlanjut menjadi agenda penyelesaian, terutama menyangkut kebutuhan dasar seperti air bersih, perlindungan wilayah pesisir, dan ketepatan sasaran bantuan sosial.
(Editor: Lekra’s)
Tidak ada Respon