Selusurnews.com – Pemerintah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro (Sitaro) terus bermanuver untuk memastikan kelancaran program pembangunan di wilayahnya.
Langkah strategis ini diwujudkan melalui kunjungan Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Sitaro, Heronimus Makainas, yang menggelar audiensi dengan Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), A Fatoni, di Gedung H Kemendagri, Jakarta, Selasa (23/06/2026).
Pertemuan difokuskan pada upaya penguatan koordinasi dan konsultasi antara pemerintah daerah dengan pusat.
Agenda utamanya menyoroti masalah krusial terkait pengelolaan tata keuangan daerah, perencanaan anggaran, hingga sinkronisasi program pembangunan Kabupaten Sitaro agar sejalan dengan arah kebijakan pemerintah nasional.
“Langkah ini sangat penting bagi penguatan kapasitas fiskal daerah serta optimalisasi pengelolaan keuangan kita. Sitaro sangat membutuhkan dukungan penuh dari pemerintah pusat agar program-program prioritas pembangunan dapat tereksekusi dengan baik,” ujar Heronimus Makainas di sela-sela kunjungannya.
Sebagai daerah berkarakteristik kepulauan, Sitaro memiliki tantangan geografis yang berdampak langsung pada postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Tingkat ketergantungan terhadap dana Transfer ke Daerah (TKD) menjadi penopang utama untuk membiayai konektivitas antar-pulau, infrastruktur dasar, dan pelayanan publik yang secara otomatis menuntut biaya operasional lebih tinggi dibandingkan daerah daratan.
Dalam audiensi tersebut, hadir pula Direktur Perencanaan Anggaran Daerah Kemendagri yang ikut membedah postur serta rencana anggaran Pemkab Sitaro.
Merespons aspirasi dari Pemkab Sitaro, Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri, A. Fatoni, memberikan sejumlah arahan strategis. Ia menekankan bahwa setiap rupiah dari anggaran daerah harus dikelola dengan prinsip kehati-hatian serta berorientasi pada hasil nyata bagi masyarakat.
“Tata kelola keuangan daerah harus benar-benar dijalankan secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Sinergi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat adalah kunci utama dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan berorientasi pada kesejahteraan,” tegas Fatoni. (**)
Editor: Ady Putong
Tidak ada Respon