Selusurnews.com — Kritik terhadap anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe muncul di tengah penanganan dampak gempa bumi berkekuatan Magnitudo 7,7 yang mengguncang wilayah perbatasan Kabupaten Kepulauan Sangihe pada 8 Juni 2026.
Warga Kepulauan Marore mempertanyakan keberadaan para wakil rakyat yang mereka pilih. Saat pemerintah daerah turun langsung meninjau lokasi terdampak dan menyalurkan bantuan, masyarakat mengaku tidak melihat kehadiran anggota DPRD di wilayah bencana.
Bupati Kepulauan Sangihe Michael Thungari bersama Wakil Bupati Tendris Bulahari dan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) melakukan kunjungan ke daerah terdampak pada 10–12 Juni 2026.
Dalam kunjungan itu, pemerintah daerah menyalurkan bantuan sekaligus memberikan dukungan psikososial kepada warga, terutama anak-anak yang mengalami trauma akibat gempa dan rangkaian gempa susulan.
Di tengah kunjungan tersebut, kekecewaan masyarakat terhadap lembaga legislatif daerah mulai mencuat.
Reksan Salur, warga Pulau Matutuang, Kecamatan Kepulauan Marore mengatakan hingga beberapa hari setelah bencana terjadi tidak ada anggota DPRD Sangihe yang datang menemui warga di wilayah Kepulauan Marore.
“Kami melihat Pak Bupati datang bersama Forkopimda. Tapi kami bertanya-tanya, masa tidak ada satu pun anggota DPRD yang datang melihat langsung kondisi masyarakat di sini?” kata Reksan, Selasa (16/6/2026)
Menurut dia, masyarakat membutuhkan kehadiran dan kepedulian nyata para wakil rakyat, terutama saat menghadapi situasi darurat.
“Kami ingat saat masa pemilihan mereka datang ke pulau-pulau perbatasan meminta dukungan masyarakat. Tetapi ketika terjadi bencana besar seperti sekarang, tidak ada yang datang melihat langsung kondisi warga,” ujarnya.
Kritik warga terutama ditujukan kepada anggota DPRD dari daerah pemilihan yang mencakup Kecamatan Marore dan wilayah kepulauan terluar lainnya. Mereka menilai anggota dewan seharusnya hadir untuk memastikan kondisi masyarakat sekaligus memperjuangkan kebutuhan penanganan pascabencana melalui fungsi pengawasan dan penganggaran.
Bagi warga, kehadiran anggota DPRD dalam situasi bencana bukan sekadar simbolis. Kehadiran tersebut dinilai sebagai bentuk tanggung jawab politik kepada masyarakat yang telah memberikan mandat melalui pemilihan umum.
Kekecewaan warga Kecamatan Kepulauan Marore memunculkan pertanyaan mengenai peran representasi wakil rakyat di daerah perbatasan. Masyarakat berharap anggota DPRD tidak hanya hadir saat masa kampanye, tetapi juga ketika warga menghadapi kesulitan akibat bencana. (*)
(Editor: Lekra’s)
Tidak ada Respon