Selusurnews.com — DPC Partai Gerindra Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro (Sitaro) menyoroti surat pernyataan misterius yang beredar di kalangan warga terdampak bencana erupsi Gunung Ruang. Gerindra mensinyalir kuat adanya aktor intelektual yang sengaja menyusun skenario di balik surat tersebut untuk menggiring opini publik.
Surat yang menyasar para penerima bantuan pascabencana di Kecamatan Tagulandang itu memunculkan tanda tanya besar di tengah masyarakat. Kemunculannya dianggap sarat muatan politis, lantaran diedarkan tepat menjelang sidang praperadilan Bupati Sitaro nonaktif berinisial CIK.
Sekretaris Gerindra Sitaro, Sony Maringka, menegaskan pihaknya telah mengantongi siapa dalang di balik penyusunan dan peredaran dokumen itu. Ia meminta publik untuk melihat persoalan ini secara objektif dan tidak terburu-buru menghakimi pihak tertentu berdasarkan narasi yang tidak berdasar.
“Masyarakat perlu mengetahui siapa yang menyusun surat tersebut, siapa yang mengedarkannya dan untuk kepentingan apa pernyataan-pernyataan itu dikumpulkan. Jangan sampai muncul kesan ada upaya membangun opini yang mengarah kepada figur tertentu sebelum seluruh fakta diuji secara hukum,” tegas Sony.
Isu penyaluran bantuan ini menjadi sangat sensitif mengingat warga Tagulandang baru saja melewati fase krisis akibat erupsi dahsyat Gunung Ruang pada April 2024 lalu. Berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), erupsi tersebut mengakibatkan ribuan warga mengungsi dan lebih dari 3.000 rumah di Tagulandang mengalami kerusakan akibat lontaran batu pijar, yang kemudian disikapi pemerintah pusat dengan mengucurkan Dana Siap Pakai (DSP) untuk perbaikan perumahan.
Besarnya alokasi dana bantuan stimulan dan kompleksitas pemulihan pascabencana inilah yang diduga dimanfaatkan oknum tertentu sebagai komoditas untuk menyerang figur pemerintahan. Surat pernyataan ini seolah dirancang agar warga membenarkan adanya intervensi atau penyimpangan yang dilakukan oleh pimpinan daerah menjelang agenda hukum di Sitaro.
Menanggapi isi surat, Sony menilai kehadiran sang pejabat dalam berbagai pertemuan dengan warga penyintas erupsi adalah hal yang sangat lumrah. Menurutnya, hal itu murni bagian dari tugas eksekutif untuk mengawal, memastikan kelancaran dan menyosialisasikan program bantuan dari pemerintah pusat.
“Kalau seorang Wakil Bupati hadir dalam sosialisasi atau menjelaskan program pemerintah kepada masyarakat, itu merupakan bagian dari fungsi pemerintahan. Karena itu, perlu dibedakan antara tugas pelayanan publik dengan dugaan pelanggaran hukum yang harus dibuktikan melalui proses yang objektif,” urai Sony.
Lebih jauh, Sony membeberkan hal yang paling mendesak untuk diungkap saat ini bukanlah isi surat yang prematur, melainkan motif pihak pertama yang menyusunnya. Dari rekam jejak penyebarannya, publik bisa menilai apakah dokumen itu murni aspirasi tulus dari korban bencana atau sekadar pesanan pihak yang memiliki kepentingan di sidang praperadilan.
Politisi Gerindra ini juga mengecam keras tindakan oknum yang mencoba menjadikan para penyintas bencana erupsi Gunung Ruang di Tagulandang sebagai pion pelengkap dalam dinamika hukum yang sedang memanas.
“Kita semua mendukung penegakan hukum. Tetapi proses hukum harus berjalan berdasarkan alat bukti dan fakta yang dapat diuji, bukan berdasarkan persepsi yang dibangun melalui dokumen yang asal-usulnya belum jelas,” cetus dia. (**)
Editor: Ady Putong
Tidak ada Respon