Sitaro – Pemerintah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro (Sitaro) meluruskan informasi yang beredar di tengah masyarakat terkait Dana Tunggu Hunian (DTH) bagi warga terdampak erupsi Gunung Ruang.
Klarifikasi ini disampaikan menyusul munculnya keluhan warga soal belum diterimanya bantuan DTH secara penuh, hingga isu adanya perjanjian antara pemerintah daerah dan penyintas.
Sekretaris BPBD Sitaro, Stenly Marthin, menjelaskan bahwa DTH merupakan bantuan dari pemerintah pusat melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), bukan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
“Perlu dipahami bersama, DTH bukan bersumber dari APBD, melainkan dari pemerintah pusat melalui BNPB. Pemerintah daerah hanya berperan dalam fasilitasi dan koordinasi,” kata Stenly, Kamis (26/3/2026).
Ia mengungkapkan, hingga kini realisasi DTH baru mencakup tiga bulan pertama tahun anggaran 2025 dan sudah disalurkan kepada masyarakat penerima manfaat.
Menurutnya, pemerintah daerah terus berkoordinasi dengan BNPB untuk mempercepat pencairan bantuan pada bulan-bulan berikutnya. Namun, proses tersebut membutuhkan waktu karena harus melalui mekanisme administrasi serta mempertimbangkan prioritas penanganan bencana secara nasional.
“BNPB juga menangani berbagai kejadian bencana di daerah lain, sehingga pencairan dilakukan secara bertahap,” ujarnya.
Stenly menegaskan, selama masa hunian sementara, kebutuhan dasar warga terdampak tetap menjadi perhatian pemerintah, termasuk dukungan logistik pada awal penempatan.
Ia juga membantah adanya perjanjian antara pemerintah daerah dan penyintas terkait bantuan DTH.
“Tidak pernah ada perjanjian dalam bentuk apa pun antara pemerintah daerah dan penyintas. Pemda hanya memfasilitasi relokasi ke Desa Modisi. Untuk bantuan lanjutan menjadi kewenangan pemerintah provinsi dan pusat,” tegasnya.
Pemkab Sitaro pun mengimbau masyarakat agar tetap tenang dan tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang belum jelas kebenarannya. Warga diminta terus berkoordinasi dengan pemerintah setempat untuk mendapatkan informasi yang valid.
Pemerintah berharap, dengan pemahaman yang benar, masyarakat dapat menjaga situasi tetap kondusif dan mendukung proses pemulihan pascabencana secara berkelanjutan.
(Albert Nalang)
Tidak ada Respon