Selusurnews.com — Bagaimana pembangunan bisa berjalan maksimal jika listrik saja belum sampai ke rumah warga? Pertanyaan itu kembali mencuat dari Kabupaten Kepulauan Sangihe, daerah perbatasan Indonesia yang hingga kini masih menghadapi persoalan elektrifikasi.
Bupati Kepulauan Sangihe Michael Thungari mengungkapkan, masih ada 1.480 kepala keluarga atau 3.790 jiwa yang belum menikmati listrik sama sekali.
Data tersebut disampaikan Thungari dalam Forum Sinkronisasi Usulan Program Listrik Perdesaan (Lisdes), Penyediaan Lahan, dan Perizinan Lisdes Provinsi Sulawesi Utara bersama Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Senin (21/9/2026).
Forum itu mempertemukan pemerintah daerah dengan Direktur Pembinaan Pengusahaan Ketenagalistrikan Kementerian ESDM serta General Manager PT PLN (Persero) Unit Induk Wilayah Suluttenggo.
Bagi Thungari, persoalan tersebut bukan sekadar soal jaringan listrik yang belum terbangun. Ini menyangkut ketimpangan pembangunan yang masih dirasakan masyarakat di wilayah kepulauan.
“Persoalan yang belum selesai sejak Indonesia merdeka. Dan itulah menjadi tuntutan kami,” kata Thungari.
Sangihe memiliki 26 pulau berpenghuni. Namun, hingga kini masih terdapat tujuh wilayah yang belum teraliri listrik.
Persoalannya bahkan tidak berhenti di sana. Di sembilan lokasi lainnya, masyarakat masih mendapatkan listrik dengan durasi terbatas, sekitar enam hingga 12 jam.
Artinya, bagi sebagian masyarakat Sangihe, akses terhadap listrik belum menjadi layanan dasar yang sepenuhnya tersedia sepanjang waktu.
Thungari mencontohkan kondisi di Tatoaeng, wilayah yang berdekatan dengan Kabupaten Kepulauan Sitaro. Ibu kota Kecamatan Kahakitang disebut belum memiliki listrik.
Ironinya, pemerintah daerah tengah membangun puskesmas menggunakan DAK Fisik dengan anggaran sekitar Rp9 miliar. Namun, fasilitas kesehatan tersebut belum dapat beroperasi tanpa dukungan listrik.
“Di sana kami sedang membangun Puskesmas dengan DAK Fisik anggaran Rp9 miliar yang belum bisa beroperasi kalau tidak ada listriknya,” ujarnya.
Situasi tersebut memperlihatkan bahwa persoalan listrik memiliki efek berantai. Tanpa listrik, pembangunan fasilitas publik berisiko tidak langsung menghasilkan pelayanan yang seharusnya diterima masyarakat.
Begitu pula dengan aktivitas ekonomi. Pelaku usaha di pulau-pulau terpencil menghadapi keterbatasan ketika infrastruktur energi belum tersedia secara memadai.
Meski demikian, Thungari mengakui terdapat kemajuan dalam beberapa tahun terakhir. Ia menyebut sejumlah wilayah yang sebelumnya belum menikmati listrik penuh kini telah mendapatkan layanan 1×24 jam.
Perbaikan tersebut, menurut dia, menunjukkan adanya progres dari PLN dan pemerintah daerah.
Namun, bagi Sangihe, progres itu belum menghapus persoalan utama: masih ada ribuan warga yang belum mendapatkan listrik sama sekali.
“Kalau bicara wilayah kepulauan mungkin Sangihe yang paling banyak belum ada listrik,” kata Thungari.
Pernyataan tersebut sekaligus menjadi tantangan bagi agenda pembangunan di wilayah perbatasan.
Sebab, selama listrik belum tersedia secara merata, indikator pertumbuhan ekonomi, penghargaan pemerintah daerah, maupun pembangunan fasilitas publik masih berhadapan dengan satu persoalan mendasar: akses terhadap infrastruktur dasar belum sepenuhnya setara.
Dan bagi masyarakat yang tinggal di pulau-pulau terluar, persoalannya sederhana: pembangunan tidak cukup hanya terlihat di atas kertas. Ia harus sampai ke rumah mereka.
(Chres L/Rensa)
Tidak ada Respon