Selusurnews.com — Pemerintah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro (Sitaro) bergerak cepat memastikan seluruh pelosok pulaunya terang benderang. Langkah taktis ini diwujudkan Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Kepulauan Sitaro, Heronimus Makainas, SE, dengan menghadiri Rapat Sinkronisasi Usulan Program Listrik Perdesaan (Lisdes) 2026-2029 di Provinsi Sulawesi Utara.
Pertemuan strategis lintas instansi tersebut dilangsungkan di Kantor PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi (UID) Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah dan Gorontalo (Suluttenggo), Jalan Bethesda, Kota Manado, pada Senin hingga Selasa (21-22/09/2026).
Agenda utama dalam rapat koordinasi ini berfokus pada sinkronisasi usulan program Lisdes dari pemerintah daerah. Selain itu, forum ini membedah secara teknis kesiapan lahan serta percepatan penyelesaian perizinan yang diwajibkan untuk merealisasikan infrastruktur kelistrikan.
Kepala Dinas PUPR Sitaro Bob Wuaten ST yang turut hadir dalam pertemuan itu mengatakan, Pemkab Sitaro tengah berupaya menghadirkan elektrifikasi 100 persen bagi masyarakat. Sedangkan fokus utama mereka dalam tatap muka dengan PLN adalah aliran listrik di Pulau Tapile.
“Setidaknya ada 2 lindongan di sana yang belum teraliri jadi ini kami minta menjadi perhatian,” kata birokrat yang per 1 Oktober 2026 akan menjalani masa purna tugas.
Kehadiran langsung Plt Bupati Heronimus Makainas di Manado menjadi manifestasi komitmen kuat Pemkab Sitaro. Pemerintah daerah bertekad mendorong pemerataan akses listrik, khususnya bagi kawasan perdesaan dan pulau-pulau kecil yang selama ini masih membutuhkan peningkatan keandalan pelayanan.
Secara demografis dan geografis, pemenuhan listrik di Sitaro memiliki tantangan tersendiri. Sistem kelistrikan di daerah kepulauan ini selama ini ditopang oleh operasional Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) yang tersebar secara terisolasi atau isolated system di Pulau Siau, Tagulandang, dan Biaro.
Meski pihak PLN telah sukses meningkatkan jam operasional listrik menjadi 24 jam di pulau-pulau utama tersebut, masih terdapat pekerjaan rumah di beberapa dusun pesisir yang terpencil. Oleh karena itu, sinergi dengan program Lisdes menjadi krusial agar perluasan elektrifikasi dapat menyentuh masyarakat terluar tanpa terkecuali.
Merespons kebutuhan kawasan kepulauan tersebut, General Manager PLN UID Suluttenggo, Usman Bangun, menegaskan komitmen penuh perusahaannya. Ia menargetkan rasio elektrifikasi di seluruh wilayah kerjanya bisa menembus angka 100 persen selambat-lambatnya pada tahun 2029 mendatang.
“Tidak ada lagi masyarakat di desa, dusun terpencil, maupun wilayah kepulauan di Sulawesi Utara yang belum menikmati indahnya terang listrik. Bersama seluruh pemangku kepentingan, kami ingin memastikan tidak ada satu pun wilayah yang tertinggal dalam menikmati akses energi,” ungkap Usman Bangun.
Untuk mencapai target ambisius tersebut, PLN menyiapkan strategi teknis yang disesuaikan dengan kontur geografis daerah sasaran. Bagi kawasan daratan, PLN akan mengeksekusi perluasan jaringan tegangan menengah maupun rendah melalui penambahan tiang dan penarikan kabel.
Sementara itu, khusus untuk wilayah kepulauan terpencil seperti di sebagian gugusan Kabupaten Sitaro, skema yang disiapkan adalah pembangunan pembangkit listrik mandiri. PLN juga berencana mengalokasikan program bantuan pasang baru listrik bagi kelompok masyarakat yang membutuhkan.
Dukungan penuh terhadap program pemerataan energi ini juga disuarakan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Direktur Pembinaan Pengusahaan Ketenagalistrikan Kementerian ESDM, Dr. Havidh Nazif, ST, SH, MM, menyatakan bahwa elektrifikasi seratus persen merupakan instruksi langsung dari pemerintah pusat.
“Target ini tidak mudah karena Indonesia adalah negara kepulauan dengan karakteristik wilayah yang beragam, sehingga pendekatannya harus disesuaikan. Di daratan kami lakukan perluasan jaringan, sedangkan di kepulauan dibangun pembangkit melalui program listrik perdesaan,” jelas Havidh.
Havidh pun mewanti-wanti bahwa mega-proyek perdesaan ini membutuhkan percepatan perizinan dan pembebasan lahan dari pemerintah daerah setempat. “Kementerian ESDM tidak bisa bekerja sendiri. Kami memastikan pemetaan lokasi dan mengharapkan dukungan penuh dari seluruh stakeholder agar program ini berjalan tepat waktu dan optimal,” tambahnya.
Menutup agenda sinkronisasi tersebut, Pemkab Sitaro menyatakan kesiapannya untuk mengawal penuh seluruh proses administrasi dan penyiapan lahan di tingkat daerah. Sinergi lintas sektor ini diharapkan segera menuntaskan pemenuhan kebutuhan dasar energi, yang bermuara pada percepatan perputaran roda ekonomi masyarakat Sitaro. (**)
Editor:
Ady Putong
Tidak ada Respon