Selusurnews.com – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengungkap hasil pemeriksaan awal terhadap empat kapal ikan asing berbendera Filipina yang diamankan di wilayah laut teritorial Kepulauan Talaud, Laut Sulawesi, Senin (16/11/2026).
Dari pemeriksaan tersebut, tiga kapal diketahui membawa total enam ekor ikan tuna. Sementara satu kapal lainnya tidak ditemukan membawa muatan ikan.
Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP), Pung Nugroho Saksono, mengatakan keempat kapal tersebut diawaki 22 warga negara Filipina.
“Berdasarkan hasil pemeriksaan awal, ditemukan muatan ikan tuna sebanyak enam ekor pada tiga kapal, sementara satu kapal lainnya tidak ditemukan muatan ikan,” kata Pung dalam keterangan resmi KKP, Rabu (18/11/2026).
Empat kapal tersebut masing-masing M/BCA NAZARENO 02 dengan lima awak dan empat ekor ikan tuna, M/BCA NOEL MAR dengan lima awak dan satu ekor ikan tuna, serta M/BCA JADON dengan enam awak dan satu ekor ikan tuna.
Adapun kapal M/BCA ELVIE MAY-3 membawa enam awak, tetapi tidak ditemukan muatan ikan.
Keempat kapal itu diamankan Kapal Pengawas (KP) Hiu 15 saat melaksanakan operasi pengawasan di Laut Sulawesi. Setelah pemeriksaan awal di lokasi, seluruh kapal ditarik menuju Pangkalan PSDKP Kelas III Tahuna untuk menjalani pemeriksaan dan penanganan lebih lanjut.
Meski telah mengungkap jumlah awak dan muatan ikan, KKP belum merinci dugaan pelanggaran yang menjadi dasar pengamanan keempat kapal tersebut, termasuk aktivitas yang dilakukan saat ditemukan di wilayah laut teritorial Indonesia.
Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengatakan pengawasan terhadap kapal perikanan asing merupakan bagian dari upaya pemerintah menjaga kedaulatan wilayah perairan dan melindungi sumber daya ikan Indonesia.
“Indonesia memiliki kedaulatan dan kewenangan untuk mengawasi setiap aktivitas di wilayah perairannya. Kami tidak akan membiarkan kegiatan penangkapan ikan secara ilegal yang berpotensi merugikan negara dan mengancam keberlanjutan sumber daya ikan,” ujar Trenggono.
KKP menyatakan pengawasan di wilayah perbatasan, khususnya Laut Sulawesi, akan terus diperkuat melalui patroli kapal pengawas. Setiap aktivitas kapal asing yang tidak sesuai ketentuan akan ditindak berdasarkan peraturan perundang-undangan.
(Red)





Tidak ada Respon