Selusurnews.com – Bupati Kepulauan Sangihe, Michael Thungari, menyebut keikutsertaannya dalam United Nations Biodiversity Conference (CBD COP17) di Yerevan, Armenia, menjadi kesempatan bagi Kabupaten Kepulauan Sangihe untuk memperkenalkan kekayaan keanekaragaman hayati sekaligus menyampaikan berbagai tantangan pengelolaan wilayah pesisir dan laut.
Dalam konferensi yang berlangsung pada 19–30 Oktober 2026 tersebut, Thungari hadir sebagai pembicara dalam forum internasional yang diselenggarakan organisasi Rare bersama Blue Ventures dan International Collective in Support of Fishworkers (ICSF). Ia menjadi satu-satunya kepala daerah dari Indonesia yang diundang sebagai pembicara dalam konferensi keanekaragaman hayati tersebut.
Sekembalinya dari Armenia, Kamis (5/11/2026), Thungari mengatakan dirinya bangga karena Sangihe mendapat kesempatan untuk mempresentasikan berbagai upaya dan capaian daerah di hadapan komunitas internasional.
“Tentunya merasa bangga Sangihe diberi kesempatan untuk bisa mempresentasikan apa yang telah kita lakukan dan capai di daerah,” kata Thungari saat diwawancarai.
Menurutnya, pembahasan dalam konferensi tersebut mencakup sejumlah agenda dan target global, termasuk target perlindungan 30 persen kawasan daratan dan laut. Sebagai daerah kepulauan dengan wilayah laut lebih luas dibandingkan daratan, Sangihe dinilai memiliki peran dalam mendukung pencapaian target konservasi tersebut.
“Sebagai wilayah kepulauan yang memiliki wilayah laut lebih besar dari wilayah daratan, kita memegang peranan penting terhadap target 30 persen kawasan konservasi yang ingin dicapai oleh PBB dan dunia,” ujarnya.
Selain memaparkan kekayaan keanekaragaman hayati yang dimiliki Sangihe, Thungari juga menyampaikan sejumlah persoalan yang dihadapi daerah, termasuk tantangan aktivitas pertambangan dan keterbatasan kewenangan pemerintah kabupaten dalam pengelolaan sumber daya alam.
Ia menjelaskan, persoalan tersebut turut disampaikan agar peserta forum internasional memahami kondisi dan batas kewenangan pemerintah daerah. Perwakilan Kementerian Kelautan juga hadir dalam rangkaian kegiatan tersebut.
“Dalam forum itu tentu keanekaragaman hayati yang kita miliki, kemudian tantangan dan kesulitan, termasuk persoalan tambang, juga kita sampaikan. Kita menjelaskan bahwa hal tersebut tidak menjadi otoritas kami sebagai pemerintah daerah,” jelasnya.
Thungari menambahkan, salah satu dampak dari keikutsertaan dalam forum tersebut adalah semakin dikenalnya Sangihe di tingkat internasional. Kesempatan itu juga dimanfaatkan untuk memperkenalkan kekayaan alam dan budaya daerah.
Ia menegaskan, keikutsertaannya dalam kegiatan tersebut tidak menggunakan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD), melainkan dibiayai oleh pihak penyelenggara.
“Kalau dari segi dampak, pertama Sangihe lebih dikenal di dunia, begitu juga Indonesia. Kita memaparkan kekayaan alam dan budaya yang kita miliki. Kegiatan ini tidak dibiayai oleh APBD, tetapi dibiayai oleh mereka,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Thungari mengatakan, keikutsertaan Sangihe dalam forum tersebut bukan semata-mata untuk mendapatkan manfaat bagi daerah, tetapi juga sebagai kesempatan untuk berkontribusi terhadap upaya perlindungan keanekaragaman hayati dunia, khususnya ekosistem laut dan pesisir.
Terkait tindak lanjut setelah menghadiri konferensi, Thungari mengungkapkan sejumlah perusahaan dan organisasi non-pemerintah atau non-governmental organization (NGO) telah menghubungi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe untuk membicarakan kemungkinan program dan kegiatan lanjutan.
Menurutnya, sejumlah pihak tersebut mulai meminta informasi mengenai program yang dapat dikembangkan serta kegiatan yang memungkinkan untuk mendapat dukungan atau pendanaan.
“Artinya, tindak lanjutnya ada beberapa perusahaan, kemudian NGO yang sudah menghubungi kami meminta program dan kegiatan selanjutnya. Apa yang bisa disponsori, apa yang bisa kita lakukan terhadap laut kita ke depan, tentunya akan mendapatkan perhatian dari banyak organisasi. Tentu tergantung kita di daerah,” katanya.
Ia menyebutkan, pemerintah daerah akan merumuskan program lanjutan bersama pemerintah kecamatan dan desa, terutama wilayah yang masyarakatnya bersentuhan langsung dengan aktivitas pengelolaan laut dan pesisir.
Thungari menekankan bahwa pelaksanaan program perlindungan laut membutuhkan kolaborasi lintas sektor. Pasalnya, sebagian besar kewenangan pengelolaan wilayah laut berada pada pemerintah pusat sehingga pemerintah kabupaten tidak dapat bekerja sendiri.
“Program dan kegiatan masih akan kita rumuskan bersama. Seperti yang kita ketahui, kewenangan laut ada di pemerintah pusat, jadi perlu kolaborasi semua sektor dalam meningkatkan kesejahteraan sekaligus melindungi alam kita,” pungkasnya.
(Rendy/Chres)








Tidak ada Respon