LSM Kibar Soroti Konstruksi Talud Apeng Sembeka, Minta Proyek Dievaluasi

Redaksi
Proyek pembangunan talut pengaman pantai atau sambungan Boulevard di ujung Kelurahan Apeng Sembeka, Kabupaten Kepulauan Sangihe. (SNews)
Proyek pembangunan talut pengaman pantai atau sambungan Boulevard di ujung Kelurahan Apeng Sembeka, Kabupaten Kepulauan Sangihe. (SNews)

Selusurnews.com – Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Kibar menyoroti kualitas konstruksi proyek pembangunan talud pengaman pantai atau sambungan Boulevard di ujung Kelurahan Apeng Sembeka, Kabupaten Kepulauan Sangihe. Proyek sepanjang sekitar 200 meter itu diduga dikerjakan tidak sesuai dengan spesifikasi teknis.

Sekretaris Jenderal Kibar, Johanes Misa, mengatakan pihaknya menemukan sejumlah persoalan pada konstruksi dasar bangunan. Temuan tersebut, menurut dia, berpotensi mempengaruhi kekuatan talud dalam menghadapi tekanan gelombang laut.

Belum lama ini Misa menjelaskan, salah satu bagian yang menjadi sorotan adalah pemasangan batu boulder dan susunan “bois” atau penyangga pada bagian terluar talud. Berdasarkan hasil penelusuran dan pengamatannya, bagian tersebut seharusnya diisi dengan material batu dan beton secara berlapis agar membentuk ikatan konstruksi yang kuat.

Namun, ia menduga bagian dalam konstruksi hanya diisi material pasir, batu, dan kerikil (sirtu), kemudian ditutup dengan cor beton. Kondisi itu dinilai tidak cukup menjamin kekuatan struktur bangunan.

“Bangunan ini mungkin akan terlihat rapi dari luar setelah selesai. Namun, persoalan justru ada pada bagian dalam dan konstruksi dasarnya. Kami khawatir bangunan ini tidak mampu bertahan menghadapi tekanan ombak,” kata Misa.

Ia juga mempersoalkan pemasangan geotekstil yang berfungsi sebagai lapisan pemisah dan penyaring material tanah. Menurut Misa, material tersebut semestinya dipasang sesuai spesifikasi sebelum pekerjaan pengecoran dilakukan.

Kibar menduga pemasangan geotekstil pada proyek tersebut tidak dilakukan sebagaimana mestinya. Meski demikian, dugaan tersebut perlu diuji melalui pemeriksaan teknis oleh pihak yang berwenang.

Selain persoalan konstruksi, Misa mempertanyakan perubahan nilai anggaran proyek yang tercantum pada papan informasi pekerjaan.

Menurut dia, nilai anggaran yang sebelumnya tercantum sebesar Rp17.364.719.000 berubah menjadi Rp15.628.242.900. Perubahan tersebut, kata dia, tidak disertai penjelasan yang memadai pada papan proyek pengganti.

Perbedaan nilai anggaran itu, menurut Misa, perlu dijelaskan secara terbuka agar masyarakat mengetahui dasar perubahan dan pelaksanaan pekerjaan.

Atas sejumlah persoalan tersebut, Kibar meminta pekerjaan talut dihentikan sementara untuk dievaluasi. Jika ditemukan ketidaksesuaian spesifikasi, pihaknya meminta bagian konstruksi yang bermasalah dibongkar dan diperbaiki.

“Kami berpendapat pekerjaan ini harus dihentikan sementara, dibongkar jika terbukti bermasalah, dan dievaluasi. Balai Wilayah Sungai Sulawesi I sebagai pemilik proyek bersama pihak pelaksana harus bertanggung jawab,” ujar Misa.

Ia menyebut tiga pihak yang perlu memberikan penjelasan terkait pekerjaan tersebut, yakni Balai Wilayah Sungai Sulawesi I, PT Amar Jaya Pratama Group yang disebut berkedudukan di Banda Aceh, serta PT Nugrah Dinasti Sakti yang disebut berkedudukan di Sulawesi Utara.

Misa juga meminta Pelaksana Tugas Kepala Balai Wilayah Sungai Sulawesi I, Nimbrot Rumaropen, turun langsung menelusuri persoalan tersebut.

Menurut dia, posisi proyek yang berada di kawasan tanjung Apeng Sembeka membuat kualitas konstruksi menjadi penting karena bangunan berhadapan langsung dengan gelombang laut.

Hingga berita ini ditulis, pihak Balai Wilayah Sungai Sulawesi I, PT Amar Jaya Pratama Group, dan PT Nugrah Dinasti Sakti belum berhasil dihubungi untuk dimintai tanggapan mengenai tudingan tersebut.

(Chres L/Rendy)