Sitaro Percepat Tata Ruang Berkelanjutan di Empat Kecamatan Pulau Siau

Ady Putong
Penyusunan rencana detil tata ruang Kabupaten Sitaro. (Foto: Bagian Prokompim)
Penyusunan rencana detil tata ruang Kabupaten Sitaro. (Foto: Bagian Prokompim)

Selusunews.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kepulauan Siau Tagulandang Biaro (Sitaro) mempercepat penyusunan dokumen tata ruang wilayah yang terintegrasi dengan aspek kelestarian lingkungan melalui penyelenggaraan Konsultasi Publik (KP) I Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan Focus Group Discussion (FGD) I Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).

Kegiatan strategis tersebut dihadiri langsung oleh Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Kepulauan Sitaro, Heronimus Makainas, SE, bertempat di Hotel Jakarta, Kelurahan Tatahadeng, Kecamatan Siau Timur, pada Rabu (11/11/2026).

Penyusunan materi teknis serta Rancangan Peraturan Kepala Daerah (Ranperkada) RDTR ini difasilitasi dan dilaksanakan langsung oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) sebagai bagian dari dukungan tata ruang nasional di daerah kepulauan.

Fokus pembahasan dalam konsultasi publik dan FGD kali ini mencakup empat wilayah perencanaan utama di Pulau Siau, yakni Kecamatan Siau Barat, Kecamatan Siau Timur, Kecamatan Siau Tengah, dan Kecamatan Siau Timur Selatan.

“Kegiatan konsultasi publik dan FGD ini menjadi bagian penting dalam proses penyusunan dokumen perencanaan tata ruang yang terarah, terintegrasi, serta memperhatikan aspek keberlanjutan lingkungan,” ujar Plt Bupati Heronimus Makainas saat membuka kegiatan tersebut.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Kepulauan Sitaro, wilayah daratan kabupaten ini memiliki luas sekitar 275,96 kilometer persegi yang tersebar di gugusan pulau dengan karakteristik topografi perbukitan dan pesisir, termasuk kawasan rawan bencana Gunung Karangetang di Pulau Siau yang membutuhkan regulasi pemanfaatan ruang secara presisi.

Heronimus menekankan pentingnya sinergi lintas sektor agar dokumen yang dihasilkan benar-benar mampu menjawab tantangan geografis wilayah kepulauan sekaligus menjadi pedoman bagi investasi maupun pembangunan infrastruktur daerah.

“Melalui kegiatan ini diharapkan terbangun kesamaan pemahaman dan masukan dari para pemangku kepentingan guna menghasilkan dokumen RDTR dan KLHS yang berkualitas sebagai landasan pembangunan dan pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten Kepulauan Sitaro,” tambahnya.

Turut mendampingi dalam agenda krusial tersebut, Pelaksana Harian (Plh) Sekretaris Daerah Kabupaten Sitaro, Drs. Eddy Salindeho, M.Si, serta Plt Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Sitaro, Dr. Indra Purukan, bersama jajaran perangkat daerah terkait.

Melalui penyusunan RDTR dan KLHS yang mengacu pada amanat Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, Pemkab Sitaro menegaskan komitmennya dalam mewujudkan tata ruang wilayah yang tertib, aman, dan berkelanjutan bagi masyarakat. (**)

Editor:
Ady Putong