Wabup Sangihe Perjuangkan Akses Permodalan Nelayan dan UMKM di Rakornas TPAKD 2026

Chres Limpong
Wabup Sangihe Perjuangkan Akses Permodalan Nelayan dan UMKM di Rakornas TPAKD 2026
Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe terus berupaya memperluas akses pembiayaan dan permodalan bagi masyarakat di wilayah kepulauan (Foto Ist)

​Selusernews.com — Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe terus berupaya memperluas akses pembiayaan dan permodalan bagi masyarakat di wilayah kepulauan. Langkah ini ditegaskan Wakil Bupati Kepulauan Sangihe Tendris Bulahari, saat menghadiri Rapat Koordinasi Nasional Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (Rakornas TPAKD) Tahun 2026 di JIExpo Jakarta, Kamis (22/10/2026).

​Mengusung tema “Percepatan Akses Keuangan Berkelanjutan untuk Kesejahteraan Rakyat Indonesia”, Rakornas ini mempertemukan jajaran pemerintah pusat, pemerintah daerah, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta lembaga jasa keuangan nasional guna memperluas jangkauan layanan keuangan formal.

​Wakil Bupati Sangihe, Tendris Bulahari, menekankan bahwa perluasan akses keuangan sangat krusial bagi Sangihe yang memiliki karakteristik geografis berbasis kepulauan. Potensi ekonomi daerah tersebut selama ini bertumpu pada sektor perikanan, pertanian, perdagangan, serta Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

​”Melalui Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD), pemerintah daerah diharapkan dapat memperkuat literasi dan inklusi keuangan, memperluas akses pembiayaan bagi usaha produktif, serta mendorong masyarakat memanfaatkan layanan keuangan formal secara tepat, ujar Tendris Bulahari di sela-sela kegiatan.

​Menurutnya, nelayan membutuhkan pembiayaan untuk menunjang operasional melaut, petani memerlukan modal untuk meningkatkan produktivitas, sedangkan pelaku UMKM sangat bergantung pada permodalan agar dapat mengembangkan usahanya.

​Meski demikian, pemkab menyadari keberhasilan perluasan akses keuangan tidak cukup hanya dengan membuka layanan. Sebagai daerah kepulauan dengan wilayah pulau-pulau terluar, pemerataan akses memerlukan strategi komprehensif, mulai dari ketersediaan informasi, edukasi pemahaman produk keuangan, hingga kemudahan masyarakat dalam menjangkau lembaga jasa keuangan.

​Kehadiran Pemkab Sangihe dalam Rakornas TPAKD 2026 diharapkan dapat memperkuat kolaborasi dan koordinasi antar stakeholder. Harapannya, hasil dari koordinasi ini dapat segera ditindaklanjuti melalui program-program konkret yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat di wilayah kepulauan Sangihe.

(Chres L)