Selusurnews.com — Bupati Kepulauan Sangihe, Michael Thungari, S.E., M.M., menyuarakan pentingnya pengelolaan wilayah pesisir berbasis masyarakat pada forum internasional Convention on Biological Diversity (CBD) COP17 yang berlangsung di Yerevan, Armenia, Kamis (22/10/2026).
Tampil sebagai Coastal 500 Champion Indonesia, Thungari membagikan pengalaman konkret Kepulauan Sangihe dalam melindungi ekosistem laut tanpa mengabaikan kesejahteraan serta hak-hak masyarakat pesisir.
Pengalaman tersebut dipaparkan dalam side event bertajuk “Advancing GBF Targets through Community-Led Coastal Fisheries Management, Nearshore Exclusion Zones, and OECMs” yang diselenggarakan di Talin Side-event Room 1, Blue Zone, serta disiarkan secara daring.
Sinergi Konservasi dan Kesejahteraan Masyarakat
Dalam forum yang melibatkan perwakilan dari Indonesia, Filipina, Ghana, dan Mozambik ini, Michael Thungari menekankan bahwa perlindungan laut bukan sekadar program ekologis, melainkan wujud jati diri masyarakat kepulauan.
”Masyarakat bukan sekadar penerima manfaat dari kebijakan konservasi, melainkan aktor utama yang menjaga dan mengelola sumber daya alamnya sendiri, tegas Michael Thungari di hadapan para peserta forum.
Diskusi tersebut menyoroti bagaimana pengelolaan perikanan berbasis komunitas, penetapan zona eksklusi perairan dekat pantai, dan Other Effective Area-based Conservation Measures (OECM) mampu memperkuat perlindungan laut sekaligus menjamin keberlanjutan ekonomi warga lokal.
Dukung Target Konservasi Global 30×30
Inisiatif yang diusung ini beririsan langsung dengan Target 3 dan Target 10 dalam Global Biodiversity Framework (GBF). Salah satu poin utamanya adalah pencapaian target konservasi 30×30, yakni komitmen global untuk melindungi 30 persen wilayah daratan dan lautan dunia pada tahun 2030 melalui tata kelola yang efektif dan inklusif.
Selain sebagai wadah berbagi praktik baik dan memperluas jejaring kerja sama internasional, forum ini juga merumuskan rekomendasi kebijakan serta skema pembiayaan. Rekomendasi tersebut ditujukan untuk mendukung Peta Jalan Nasional 30×30 dan implementasi Strategi dan Rencana Aksi Keanekaragaman Hayati Nasional (NBSAP).
Ke depan, tantangan utama bagi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe adalah menerjemahkan gagasan yang disuarakan di tingkat global menjadi aksi nyata di daerah. Langkah ini penting guna memastikan ekosistem laut tetap terjaga, perikanan tumbuh berkelanjutan, dan hak-hak masyarakat pesisir terus terlindungi.
(Chres L)
Tidak ada Respon