Selusurnews.com — Target pemerataan listrik nasional masih menyisakan persoalan waktu bagi Kabupaten Kepulauan Sangihe. Pemerintah daerah meminta elektrifikasi di wilayah yang belum teraliri listrik dipercepat dan tidak menunggu hingga 2029.
Bupati Kepulauan Sangihe Michael Thungari menyampaikan permintaan tersebut dalam Forum Sinkronisasi Usulan Program Listrik Perdesaan (Lisdes), Penyediaan Lahan, dan Perizinan Lisdes Provinsi Sulawesi Utara bersama Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Senin (21/9/2026).
Di hadapan Direktur Pembinaan Pengusahaan Ketenagalistrikan Kementerian ESDM dan General Manager PT PLN (Persero) Unit Induk Wilayah Suluttenggo, Thungari meminta pemerintah pusat melihat persoalan elektrifikasi Sangihe dari perspektif daerah kepulauan.
“Kami tidak tahan, Pak, menunggu hingga 2029. Kami memohon Kabupaten Kepulauan Sangihe untuk segera di tahun 2027,” kata Thungari.
Desakan tersebut muncul karena persoalan listrik di Sangihe bukan baru terjadi. Menurut Thungari, isu tersebut telah menjadi persoalan daerah perbatasan sejak lama.
Sejak menjabat sebagai bupati, ia mengaku telah dua kali mendatangi kantor pusat PLN dan sekali ke Kementerian ESDM untuk memperjuangkan usulan elektrifikasi di wilayah kepulauan.
Namun, tantangan geografis masih menjadi persoalan besar.
Sangihe memiliki 26 pulau berpenghuni. Saat ini, tujuh wilayah masih belum teraliri listrik. Di sembilan lokasi lainnya, pasokan listrik baru tersedia sekitar enam hingga 12 jam.
Bagi pemerintah daerah, kondisi tersebut membuat pembangunan di wilayah kepulauan berjalan dengan beban yang berbeda dibandingkan daerah daratan.
Thungari bahkan mempertanyakan pendekatan lama yang menjadikan persoalan biaya sebagai alasan sulitnya membangun infrastruktur listrik di pulau-pulau.
“Kalau dulu kita bisa bicara listrik rugi, atau per kWh-nya mahal kalau di pulau, tapi sekarang tidak bisa, Pak. Negara harus hadir,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa listrik harus dipandang sebagai kebutuhan dasar masyarakat, bukan semata-mata persoalan kelayakan ekonomi pembangunan jaringan.
“Listrik adalah hak masyarakat,” kata Thungari.
Pemerintah daerah juga mengingatkan dampak keterbatasan listrik terhadap fasilitas publik. Di Tatoaeng, misalnya, pemerintah sedang membangun puskesmas dengan anggaran DAK Fisik sekitar Rp9 miliar. Namun fasilitas tersebut belum dapat beroperasi tanpa dukungan listrik.
Di sisi lain, Thungari mengakui kondisi kelistrikan Sangihe mulai membaik. Ia menyebut empat wilayah telah mendapatkan pasokan listrik 1×24 jam selama masa pemerintahannya.
Ia juga mengapresiasi jajaran PLN yang dinilai telah mengurangi pemadaman bergilir dalam lebih dari satu tahun terakhir.
Namun, pemerintah daerah ingin progres tersebut dilanjutkan dengan percepatan elektrifikasi di wilayah yang sama sekali belum teraliri listrik.
“Jangan bicara penghargaan, pertumbuhan ekonomi dan lain sebagainya kalau listrik belum ada,” kata Thungari.
Pernyataan tersebut menjadi pesan utama pemerintah daerah dalam forum bersama Kementerian ESDM dan PLN: bagi daerah kepulauan seperti Sangihe, pemerataan listrik bukan sekadar target pembangunan, melainkan prasyarat agar pembangunan itu sendiri dapat berlangsung.
Kini, bola berada pada pemerintah pusat dan PLN untuk menerjemahkan permintaan tersebut ke dalam program, anggaran, serta jadwal elektrifikasi yang lebih cepat bagi pulau-pulau berpenghuni di Sangihe.
(Chres L/Rensa)
Tidak ada Respon