Salawati Daud dan Pergulatan Awal Republik: Kisah Jurnalis Pejuang dari Sangihe

Selusurnews – Dari sebuah kepulauan di utara Sulawesi, Charlotte Salawati Daud memasuki gelanggang politik ketika Indonesia belum sepenuhnya menjadi negara. Ia melawan kolonialisme, terlibat dalam gerakan perempuan dan pers, memimpin Makassar, menjadi penghubung antara pemerintah dan bekas gerilyawan, duduk di parlemen, hingga akhirnya menjadi tahanan politik.

Perjalanan panjang itu membuat Salawati bukan sekadar nama yang dikenang karena pernah menjadi wali kota. Ia adalah salah satu perempuan yang berada di tengah pergulatan politik Indonesia pada masa awal Republik.

Salawati kerap disebut sebagai wali kota perempuan pertama Makassar, bahkan sejumlah sumber populer menyebutnya sebagai wali kota perempuan pertama di Indonesia. Namun, klaim terakhir perlu diberi konteks. Sejumlah kajian mencatat Agustine Magdalena Waworuntu juga memimpin Manado pada periode yang berdekatan. Karena itu, posisi Salawati sebagai salah satu perempuan pertama yang memimpin pemerintahan kota pada masa awal Republik lebih aman ditempatkan dalam konteks sejarahnya.

Yang menarik bukan semata-mata gelar “perempuan pertama”, melainkan bagaimana seorang perempuan kelahiran Sangihe dapat memasuki pusat politik di Sulawesi Selatan pada masa ketika Republik masih mencari bentuk.

Penelitian Sitti Maryam di Universitas Gadjah Mada pada 2009 menempatkan gagasan persatuan sebagai salah satu kunci untuk memahami pemikiran politik Salawati. Penelitian tersebut menggunakan arsip, surat kabar, majalah dan wawancara untuk merekonstruksi perjalanan hidupnya.

Dari Sangihe ke Makassar

Charlotte Salawati Daud lahir di Tariangbaru pada 1909 di Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara.

Sangihe pada awal abad ke-20 bukan pusat kekuasaan seperti Batavia, Surabaya atau Makassar. Kepulauan ini berada di bagian utara Sulawesi, dekat jalur menuju Filipina dan menjadi ruang pertemuan berbagai arus perdagangan, agama, pendidikan dan kekuasaan. Dari wilayah inilah Salawati kemudian bergerak menuju Makassar pada akhir dekade 1920-an.

Makassar membawanya ke lingkungan politik yang lebih luas. Di kota tersebut ia terlibat dalam organisasi pergerakan, pers dan gerakan perempuan.

Salah satu jejak pentingnya adalah dunia jurnalistik. Pada masa revolusi, Salawati tercatat sebagai pemimpin redaksi surat kabar dua mingguan Wanita di Makassar. Catatan pers Indonesia yang diterbitkan Kementerian Penerangan pada 1953 mencantumkan namanya dalam posisi tersebut.

Pada masa itu, pers bukan sekadar sarana menyampaikan berita. Surat kabar menjadi ruang untuk membicarakan kemerdekaan, kolonialisme, hak perempuan dan masa depan negara. Dengan masuk ke dunia pers, Salawati ikut menentukan isu yang diperbincangkan masyarakat.

Penelitian Burhanuddin dan Ilham Daeng Makkelo juga menempatkan Salawati sebagai salah satu tokoh penting dalam perkembangan gerakan perempuan di Makassar pada 1945–1960. Gerakan perempuan saat itu tidak hanya bergerak di bidang sosial, tetapi juga pendidikan, ekonomi, kebudayaan dan politik.

Melawan kolonialisme tanpa senjata

Setelah Proklamasi 17 Agustus 1945, perjuangan di Sulawesi Selatan belum berakhir. Belanda kembali bersama NICA dan berusaha memulihkan pengaruh kolonialnya.

Operasi militer pasukan Raymond Westerling pada 1946–1947 menjadi salah satu episode paling kelam dalam sejarah Sulawesi Selatan. Salawati termasuk perempuan Makassar yang menyatakan keberatan terhadap tindakan tersebut.

Dalam dokumentasi Peranan Wanita Indonesia di Masa Perang Kemerdekaan 1945–1950, terdapat surat yang ditandatangani Salawati bersama sejumlah perempuan Makassar yang mempersoalkan tindakan militer yang mereka nilai bertentangan dengan agama, kemanusiaan dan keadilan.

Peristiwa ini menunjukkan bahwa perjuangan perempuan pada masa revolusi tidak selalu berlangsung melalui angkat senjata. Organisasi, pers, surat protes, jaringan sosial dan diplomasi juga menjadi bagian dari perjuangan.

Setelah kedaulatan Indonesia diakui, tantangan berubah. Republik harus menghadapi persoalan integrasi bekas pejuang, hubungan pusat dan daerah serta berbagai konflik politik.

Pada 1950, Salawati memimpin Komite Djasa Baik, yang berusaha membawa persoalan bekas gerilyawan kepada pemerintah pusat. Ia bahkan memimpin delegasi ke Jakarta.

Bagi Salawati, kemerdekaan tampaknya tidak berhenti pada pengakuan kedaulatan. Persoalannya adalah bagaimana mereka yang sebelumnya berjuang mempertahankan Republik dapat ditempatkan dalam kehidupan negara yang baru. Di titik inilah gagasan persatuan yang dibahas dalam penelitian Sitti Maryam menemukan konteksnya.

Memimpin Makassar di masa Republik yang belum stabil

Pada 27 Desember 1949, bertepatan dengan pengakuan kedaulatan Indonesia, Salawati mulai menjabat sebagai Wali Kota Makassar.

Masa kepemimpinannya berlangsung singkat. Namun, jabatan itu memiliki arti penting karena berlangsung ketika struktur pemerintahan Republik masih dalam proses konsolidasi. Persoalan bekas tentara kolonial, bekas gerilyawan dan hubungan pusat-daerah masih sensitif.

Statusnya sebagai wali kota perempuan pertama Makassar memiliki dasar yang lebih konsisten dalam sumber sejarah. Sementara penyebutan sebagai wali kota perempuan pertama Indonesia perlu ditempatkan dengan hati-hati karena terdapat tokoh perempuan lain yang memimpin pemerintahan kota pada periode yang berdekatan.

Namun, jabatan tersebut bukan akhir dari perjalanan politik Salawati.

Ketika konflik antara pemerintah pusat dan kelompok Kahar Muzakkar berkembang, Salawati kembali memainkan peran sebagai penghubung. Barbara Sillars Harvey mencatat bahwa pada akhir 1951 Gubernur Sudiro meminta bantuannya untuk menemui Kahar Muzakkar.

Salawati kemudian mendatangi wilayah Barakka, Enrekang, untuk melakukan pendekatan. Upaya tersebut tidak menghasilkan penyelesaian konflik. Tetapi peristiwa itu memperlihatkan bahwa ia dipandang memiliki kemampuan menjangkau kelompok-kelompok yang sedang berseberangan dengan pemerintah.

Dari gerakan perempuan ke parlemen

Pada dekade 1950-an, aktivitas Salawati semakin masuk ke politik nasional. Ia aktif dalam Gerakan Wanita Indonesia atau Gerwani dan kemudian masuk parlemen melalui PKI setelah Pemilu 1955.

Salawati tercatat sebagai anggota DPR periode 1956–1959. Keterlibatan tersebut perlu dibaca dalam konteks demokrasi parlementer ketika PKI menjadi salah satu kekuatan politik besar hasil Pemilu 1955.

Namun, pilihan politik tersebut kemudian menjadi bagian penting dari perubahan nasibnya.

Peristiwa politik 1965 mengubah lanskap Indonesia. PKI dibubarkan, organisasi yang dianggap berafiliasi dengannya mengalami tekanan dan banyak orang ditangkap. Salawati termasuk yang kemudian menjadi tahanan politik.

Kesaksian mengenai tahanan politik perempuan menyebut Salawati ditangkap ketika hendak menuju parlemen. Ia kemudian ditahan di Bukit Duri dan dipindahkan ke Kamp Plantungan.

Di sinilah perjalanan hidupnya memperlihatkan paradoks yang tajam: perempuan yang pernah memimpin sebuah kota atas nama Republik kemudian menjadi tahanan politik Republik.

Keterlibatannya dengan PKI dan Gerwani merupakan bagian dari sejarah Salawati yang tidak perlu dihapus. Namun, perjalanan hidupnya juga tidak semestinya dimulai dari 1965. Sebelum itu terdapat puluhan tahun aktivitas sebagai jurnalis, aktivis perempuan, pejuang kemerdekaan dan pejabat pemerintahan.

Dari penghargaan negara ke tahanan politik

Ada paradoks lain yang membuat biografi Salawati menarik. Namanya tercatat sebagai penerima Bintang Mahaputera pada 1962. Beberapa tahun kemudian, setelah perubahan politik 1965, ia menjadi tahanan politik.

Dua fakta tersebut menunjukkan bagaimana hubungan seseorang dengan negara dapat berubah mengikuti perubahan politik. Penghargaan pada satu masa tidak selalu menjamin seseorang akan tetap berada dalam arus utama ingatan nasional. Sebaliknya, status sebagai tahanan politik pada periode tertentu juga tidak otomatis menghapus seluruh kontribusi seseorang pada periode sebelumnya.

Salawati kemudian menjalani tahun-tahun terakhir kehidupannya setelah keluar dari tahanan. Ia meninggal di Jakarta pada 1985.

Sejumlah kesaksian keluarga yang dikutip dalam tulisan mengenai dirinya menyebut keinginannya untuk kembali ke Sangihe dan dimakamkan di tanah kelahirannya. Keinginan itu tidak terwujud. Ia akhirnya dimakamkan di Jakarta.

Perempuan Sangihe yang terlupakan

Kisah Charlotte Salawati Daud menunjukkan bahwa sejarah Indonesia tidak hanya dibangun dari pusat-pusat kekuasaan di Jawa.

Ia berasal dari kepulauan di utara Sulawesi, kemudian bergerak ke Makassar, memasuki dunia pers, gerakan perempuan, pemerintahan dan politik nasional. Perjalanan geografis itu berjalan beriringan dengan perjalanan politiknya: dari daerah ke kota, dari politik lokal ke nasional, dari pemerintahan ke parlemen, lalu dari pusat kekuasaan menuju ruang tahanan.

Karena itu, menyebut Salawati hanya sebagai “wali kota perempuan pertama” membuat kisahnya terlalu sederhana.

Ia pernah berhadapan dengan kolonialisme, membantu memperjuangkan persoalan bekas gerilyawan, melakukan pendekatan kepada kelompok Kahar Muzakkar, aktif dalam gerakan perempuan, duduk di parlemen, kemudian menjadi tahanan politik.

Keseluruhan perjalanan itu memiliki satu benang merah yang kuat: persatuan.

Dalam penelitian Sitti Maryam, persatuan menjadi salah satu gagasan penting dalam pemikiran Salawati. Persatuan bukan hanya semboyan, melainkan persoalan bagaimana kelompok-kelompok yang berbeda kepentingan dapat tetap hidup dalam satu negara.

Membaca Salawati secara utuh berarti menerima seluruh kontradiksi dalam hidupnya. Ia pernah menjadi pejabat negara sekaligus tahanan politik. Ia pernah memperoleh penghargaan negara, tetapi kemudian kehilangan kebebasan. Ia merupakan aktivis perempuan sekaligus politisi yang berafiliasi dengan kekuatan politik yang kemudian dilarang.

Kontradiksi itu tidak perlu dihapus untuk menjadikannya tokoh yang sempurna. Sebaliknya, bagian-bagian tersebut justru membuat biografinya lebih manusiawi dan penting untuk dipelajari.

Mengembalikan Salawati kepada sejarah Sangihe

Masalah Salawati hari ini bukan karena tidak ada sumber mengenai dirinya. Namanya masih ditemukan dalam penelitian akademik, arsip pemerintah, sejarah gerakan perempuan, dokumentasi konflik Sulawesi Selatan dan kesaksian mengenai tahanan politik perempuan.

Masalahnya adalah keterputusan antara sumber-sumber tersebut dan ingatan publik. Ia belum mendapatkan tempat yang proporsional dalam narasi sejarah yang lebih luas.

Karena itu, mengingat kembali Charlotte Salawati Daud tidak harus berarti menghapus bagian kontroversial dari kehidupannya. Justru seluruh perjalanan itu perlu ditempatkan secara utuh: perempuan kelahiran Sangihe, jurnalis, aktivis perempuan, pemimpin pemerintahan kota, anggota parlemen, penerima penghargaan negara sekaligus tahanan politik.

Ia bukan hanya cerita tentang seorang perempuan yang memperoleh jabatan sebelum banyak perempuan Indonesia lainnya.

Ia adalah cerita tentang seorang perempuan dari wilayah kepulauan yang masuk ke salah satu periode paling bergolak dalam sejarah Indonesia. Ia pernah berada di pusat kekuasaan, kemudian tersingkir ketika arah politik negara berubah.

Dari Sangihe menuju Makassar, kemudian ke panggung politik nasional, perjalanan Salawati memperlihatkan bahwa sejarah Republik juga dibentuk oleh tokoh-tokoh dari daerah yang jauh dari pusat kekuasaan.

Mungkin karena itu, cara paling tepat mengingat Charlotte Salawati Daud bukan sekadar sebagai “perempuan pertama” yang menduduki sebuah jabatan.

Ia adalah perempuan Sangihe yang berjalan dari tepian menuju pusat sejarah Indonesia—kemudian tersingkir ketika arah politik negara berubah. Dan puluhan tahun setelah kematiannya, sejarah masih memiliki pekerjaan untuk mengembalikan manusia di balik nama tersebut. (*)

(Penulis: Rendy Saselah)

Referensi

1. Maryam, Sitti. 2009. Salawati Daud dan Gagasan tentang Persatuan Nasional Indonesia: Sebuah Biografi Politik 1909–1985. Tesis Magister, Program Pascasarjana Universitas Gadjah Mada.
2. Harvey, Barbara Sillars. 1989. Pemberontakan Kahar Muzakkar: Dari Tradisi ke DI/TII. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.
3. Burhanuddin & Ilham Daeng Makkelo. “Pergerakan Pejuang Perempuan di Kota Makassar Pasca Kemerdekaan 1945–1960.” Historia: Jurnal Ilmu Sejarah.
4. Nurliana Nana. 2001. Peranan Wanita Indonesia di Masa Perang Kemerdekaan 1945–1950. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
5. Matanasi, Petrik. “Salawati Daud: Wali Kota Perempuan Pertama dan Wakil PKI di Parlemen.” Tirto, 5 Januari 2021.
6. Lestariningsih, Amurwani Dwi. 2011. Gerwani: Kisah Tapol Wanita di Kamp Plantungan. Jakarta: Kompas.
7. YPKP 1965. “Tujuh Tahanan Politik Perempuan di Kamp Plantungan.”
8. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Peranan Wanita Indonesia di Masa Perang Kemerdekaan 1945–1950.