Rentetan pemadaman listrik yang terus berulang di Kabupaten Kepulauan Sangihe akhirnya memaksa pemerintah daerah kembali memanggil manajemen PLN UP3 Tahuna. Dalam rapat yang dipimpin langsung Bupati Michael Thungari, sorotan tajam mengarah pada kinerja PLN yang dinilai belum mampu menjawab keresahan publik.
Di hadapan perwakilan PLN yang diwakili Dimas, Bupati Thungari meminta penjelasan terbuka mengenai penyebab pemadaman dan langkah konkret yang sedang serta akan ditempuh. “Masyarakat berhak tahu apa yang sebenarnya terjadi dan kapan persoalan ini berakhir,” ujar Thungari dalam forum tersebut.
PLN memaparkan, tiga unit mesin baru untuk Pembangkit Listrik Tenaga (PLT) Tamako belum bisa dikirim karena kapal pengangkut masih tertahan cuaca di Amurang. Sementara itu, satu mesin relokasi berkapasitas 500 kWh telah tiba di PLT Petta pada 11 Februari dan kini dalam tahap instalasi.
Alasan klasik kembali mencuat: cuaca ekstrem dan defisit daya. Menurut PLN, hujan dan angin kencang kerap menjatuhkan dahan dan pohon ke jaringan distribusi, memicu gangguan bahkan pemadaman total. Di sisi lain, keterbatasan pasokan membuat sistem kelistrikan Sangihe berada dalam kondisi rapuh—sedikit gangguan saja berdampak luas.
Namun, penjelasan tersebut tak sepenuhnya memuaskan peserta rapat. Perwakilan Kecamatan Tahuna Barat mempertanyakan pemadaman yang tetap terjadi saat cuaca baik dan tanpa laporan pohon tumbang. Mereka menilai persoalan utama bukan sekadar kekurangan daya, melainkan stabilitas distribusi yang lemah.
Dari Manganitu Selatan, suara lebih keras terdengar. Wilayah itu disebut kerap menjadi “korban” ketika terjadi gangguan di jalur distribusi dari PLT Sawang Tahuna. Ketergantungan pada satu sumber suplai dinilai berisiko tinggi. Warga mendesak inovasi teknis, termasuk pelapisan kabel dengan material yang lebih tahan gangguan agar tidak mudah memicu blackout.
Kecamatan Kendahe meminta PLN lebih proaktif memetakan pohon-pohon rawan tumbang di sekitar jaringan listrik. Mereka juga menyoroti kerugian warga akibat peralatan elektronik yang rusak karena listrik menyala-padam tanpa kepastian. Bahkan, muncul usulan agar durasi layanan listrik diperpanjang dari enam jam menjadi 12 jam pada malam hari.
Desakan tak berhenti di sana. Elvis Matantu, salah satu peserta rapat, menegaskan pengadaan mesin baru harus menjadi prioritas utama, bukan sekadar relokasi unit lama. “Kalau hanya memindahkan mesin, kita hanya memindahkan masalah,” ujarnya.
Menanggapi kritik itu, PLN mengakui defisit daya sebagai penyebab utama pemadaman. Untuk Manganitu Selatan, suplai listrik saat ini masih bergantung pada PLT Sawang Tahuna. Artinya, setiap gangguan di sepanjang jalur distribusi menuju Mangsel akan berdampak langsung. PLN menjanjikan pembagian suplai dari Tamako ke Mangsel setelah tiga mesin baru beroperasi.
PLN UP3 Tahuna menargetkan akhir Februari kondisi kelistrikan Sangihe akan lebih stabil seiring kedatangan tiga mesin baru—yang disebut sebagai hasil lobi pemerintah daerah sepanjang 2025.
Di tengah keterbatasan teknis dan alasan cuaca, langkah Bupati Sangihe Michael Thungari memanggil langsung manajemen PLN menunjukkan tekanan Pemerintah dan aksi yang kian nyata. Ia tak hanya menuntut jawaban, tetapi juga tenggat waktu. Bagi pemerintah daerah, listrik bukan sekadar layanan teknis, melainkan kebutuhan dasar yang menyangkut aktivitas ekonomi, pendidikan, dan kenyamanan masyarakat tanah Tampungang Lawo
Kini publik menunggu: apakah tambahan mesin akan menjadi solusi permanen, atau sekadar penunda krisis berikutnya? Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe menyatakan akan terus mengawal persoalan ini hingga pelayanan listrik benar-benar stabil. Bagi warga, janji itu harus segera terbukti—sebelum gelap kembali menjadi rutinitas.
(Ryans)
