Tentara Nasional Indonesia lahir dari sejarah yang sederhana sekaligus keras. Ia adalah rakyat yang dipaksa keadaan untuk melawan penjajahan.
Dari pemuda kampung, petani, nelayan, guru, dan orang biasa yang mengangkat senjata bukan untuk berkuasa, tetapi untuk bertahan hidup sebagai bangsa yang merdeka.
Dari situ tumbuh keyakinan dasar bahwa tentara adalah bagian dari rakyat, bukan kekuatan yang berdiri di atasnya.
Karena itu, sejak awal, TNI berdiri di atas kepercayaan. Senjata hanya alat, sementara legitimasi datang dari rakyat yang merasa dilindungi, bukan ditakuti.
Rakyat adalah ibu kandung TNI. Maka menyakiti rakyat sama artinya dengan melukai akar yang membesarkan tentara itu sendiri. Di titik itulah persoalan moral bermula ketika kekerasan justru datang dari mereka (oknum) yang seharusnya menjaga.
Peristiwa dugaan penganiayaan terhadap seorang guru dan beberapa warga di Pelabuhan Melonguane, Talaud, Kamis (22/1/2026) malam, membuka luka itu dengan jelas.
Teguran sederhana dari warga yang merasa terganggu oleh keributan justru dibalas dengan pengeroyokan. Kekerasan yang terjadi bukan sekadar persoalan individu, tetapi peristiwa yang mencederai hubungan panjang antara tentara dan rakyat.
Dalam etika militer, kekerasan terhadap warga sipil tidak pernah bisa dibenarkan di luar hukum yang sah. TNI dibentuk untuk melindungi, bukan untuk melampiaskan kuasa.
Ketika aparat bertindak represif, yang runtuh bukan hanya kepercayaan masyarakat setempat, tetapi juga martabat institusi yang dibangun dengan pengorbanan sejarah yang panjang.
Karena itu, tuntutan agar oknum pelaku dipecat perlu dipahami sebagai sikap menjaga kehormatan TNI, bukan serangan terhadap institusi. Ketegasan dalam menindak pelanggaran justru menjadi cara paling jujur untuk menunjukkan bahwa TNI tetap setia pada jati dirinya. Tanpa sanksi yang adil, seragam kehilangan makna dan disiplin berubah menjadi slogan kosong.
Secara geopolitik, Talaud bukan wilayah biasa. Pulau perbatasan yang berhadapan langsung dengan Filipina, beranda utara Republik Indonesia.
Di wilayah seperti ini, kehadiran aparat negara bukan hanya soal keamanan, tetapi juga simbol kehadiran negara itu sendiri. Setiap tindakan aparat membawa pesan tentang bagaimana negara memandang rakyatnya di garis terdepan.
Sejarah menunjukkan bahwa orang-orang Nusa Utara (termasuk Talaud) adalah bagian dari bangsa yang setia kepada NKRI. Meskipun genealoginya separuh Filipina.
Di wilayah yang jauh dari pusat kekuasaan, mereka menjaga Indonesia dengan cara mereka sendiri, melalui kehidupan sehari-hari, bahasa, dan kesetiaan yang jarang disorot. Kekerasan terhadap mereka bukan sekadar kesalahan prosedur, tetapi pengabaian terhadap kesetiaan yang telah lama mereka tunjukkan.
Pada akhirnya, kehormatan TNI tidak ditentukan oleh kekuatan fisik, melainkan oleh kemampuan menahan diri dan berlaku adil. Maka dari itulah sebuah doktrin filosofis “TNI Bersama Rakyat” selalu digaungkan.
TNI adalah rakyat, dan tidak seharusnya melukai rakyat. Memecat oknum yang mencoreng nama baik institusi bukanlah bentuk pelemahan, tetapi usaha menjaga masa depan TNI sebagai tentara pejuang, tentara nasional, dan tentara profesional yang tetap berpihak pada rakyatnya.*
