Pemerintah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro (Sitaro) menetapkan status tanggap darurat bencana hidrometeorologi selama 14 hari, terhitung mulai 5 hingga 18 Januari 2026. Penetapan tersebut dituangkan dalam Surat Keputusan Bupati Sitaro Nomor 1 Tahun 2026.
Bupati Kepulauan Sitaro Chyntia Ingrid Kalangit mengatakan status tanggap darurat diberlakukan sebagai langkah cepat untuk menghadapi dampak cuaca ekstrem yang berpotensi mengganggu keselamatan warga serta aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat.
“Penetapan status tanggap darurat ini adalah bentuk kehadiran pemerintah untuk melindungi masyarakat. Keselamatan warga adalah prioritas utama,” kata Chyntia dalam keterangan tertulis, Senin, (5/1/2026) .
Menurut dia, status tanggap darurat memberikan dasar hukum bagi pemerintah daerah untuk mempercepat penanganan bencana di lapangan. Pemerintah dapat melakukan mobilisasi personel, peralatan, serta logistik, sekaligus memperkuat koordinasi lintas sektor.
Chyntia menegaskan seluruh perangkat daerah diminta bergerak terpadu dalam merespons potensi bencana hidrometeorologi, seperti banjir, tanah longsor, angin kencang, dan gelombang tinggi. “Seluruh sumber daya akan kita kerahkan agar penanganan berjalan cepat, tepat, dan terkoordinasi,” ujarnya.
Ia juga mengimbau masyarakat agar tetap waspada dan mengikuti arahan petugas di lapangan. Warga diminta tidak mudah percaya pada informasi yang belum terverifikasi. “Mari kita saling menjaga dan memperkuat kebersamaan dalam menghadapi situasi ini,” kata dia.
Selain organisasi perangkat daerah, status tanggap darurat ini juga menginstruksikan keterlibatan TNI dan Polri, pemerintah kecamatan, kelurahan, kampung, serta relawan kebencanaan untuk meningkatkan kesiapsiagaan dan respons cepat.
Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sitaro memastikan perkembangan situasi bencana akan terus dipantau dan disampaikan secara berkala kepada masyarakat.*
